Mafia Hukum Jangan Kendalikan Jaksa

Lagi, Kajari Bungkam
MALANG- Menghindari tudingan bermain hukum, hari ini Polres Malang Kota menyerahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) tersangka Dr Hardi Soetanto ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang dalam perkara keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) No 17 tanggal 17 Maret 2012.  Polisi menyatakan, penyerahan BAP dan tersangka tersebut, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Menurut Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra, hari ini memang sudah waktunya untuk mengirim BAP dan tersangka Hardi ke Kejari Kota Malang, setelah 14 hari tidak ada tanggapan atau pemberitahuan dari Kejari usai BAP dikembalikan oleh penyidik Satreskrim Polres Malang Kota kepada JPU, Kamis (7/2) lalu. ”Ada pakar yang mengatakan, 14 hari sesuai Pasal 110 ayat 4 KUHAP dihitung saat BAP diserahkan hari itu atau keesokan harinya kepada JPU. Kalau dihitung, jatuhnya pada hari Rabu (20/2) atau Kamis (21/2). Nah, hingga hari ini (kemarin) tidak ada tanggapan dari pihak kejaksaan. Ini artinya, sudah cukup bagi kita untuk segera menyerahkan BAP dan tersangkanya,” tutur dia.
Dijelaskannya, dalam kasus perkara keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) No 17 tanggal 17 Maret 2012, hingga tiga kali melengkapi berkas yang diminta JPU. Yang pertama, penyidik diminta untuk melengkapi bukti formal dan materiil. ”Ini sudah dilakukan. Namun, berkas dinyatakan P-19 dan dilengkapi lagi oleh penyidik. Yang diminta juga sama. Bukti formil dan materiil. Tapi lagi-lagi, masih dinyatakan P-19. Yang terakhir, penyidik hanya diminta melengkapi bukti formil. Dan ini sudah diserahkan kembali Kamis (7/2) lalu,” ungkapnya.
Kalau hari ini BAP dan tersangka tidak diserahkan ke JPU, lanjut Teddy, sama juga kalau penyidiknya melanggar Pasal 8 (3) b KUHAP.  Dia berharap, dalam penyerahan BAP dan tersangka tahap dua itu, akan diterima oleh JPU. ”Sudah tidak ada pilihan lain bagi mereka. Ya harus menerima, bukan menolak,” tegas perwira dengan dua melati di pundaknya itu.
Bila dalam penyerahan hari ini masih ada penolakan, dia menuding kalau jaksa tidak profesional dalam menangani perkara tersebut. ”Kami akan buat berita acara penolakan. Tapi ini juga menunjukkan ada pihak lain yang mengendalikan jaksa untuk menolak BAP dan tersangka. Dengan kata lain, ada mafia hukum di Kejari Kota Malang,” katanya dengan nada tinggi. Momentum penolakan itu, dianggapnya bakal jadi preseden buruk dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Dikonfirmasi perihal penyerahan BAP dan tersangka Hardi, Kejari Kota Malang, Wenny Gustiati SH memilih bungkam. Dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya via ponsel. Seperti diberitakan sebelumnya, Sutrisno SH, pengacara Dr FM Valentina SH, M Hum kembali berang. Lantaran proses hukum terhadap mantan suami kliennya, Dr Hardi Soetanto tidak kunjung dinyatakan P-21. Dia juga melaporkan Kejari Kota Malang ke Komisi Kejaksaan di Jakarta karena menduga masih ada permainan hukum di korps tersebut. (mar)