Kejari Belum Bisa P-21 Hardi

DISERAHKAN : Hardi digiring penyidik Satreskrim Polres Malang Kota diserahkan ke Kejari Kota Malang.

Kapolres : Jaksa Sadar Tabrak Aturan
MALANG– Setelah beberapa kali penyerahan selalu dikembalikan dengan alasan kurang lengkap (P-19), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang akhirnya menerima penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Dr Hardi Soetanto dalam perkara keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) No 17 tanggal 17 Maret 2012 dari penyidik Satreskrim Polres Malang Kota, kemarin. Pihak kejaksaan mau menerima dengan alasan penyidik Polres Malang Kota dianggap sudah optimal dan maksimal dalam menyidik kasus tersebut. “Setelah tim memberikan laporan, kami langsung menerima BAP dan tersangka Hardi. Tetapi penyerahan tahap II dari penyidik ini bukan P-21, melainkan P-22,” ungkap Kajari Kota Malang, Wenny Gustiati, SH. M.hum. Alasannya, penyidik dianggap sudah tidak mampu memenuhi kekurangan yang diinginkan atau diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Ada beberapa saksi yang nanti akan kami mintai keterangan untuk melengkapinya menjadi P-21. Ini dilakukan dalam waktu dekat dan secepatnya. Pemeriksaan tambahan itu adalah untuk pendalaman dan mempertajam materi yang ditanyakan oleh penyidik polisi. Dari pemeriksaan tambahan itu, nantinya akan berkembang ke materi atau saksi lain. Namun dari pemeriksaan saksi tambahan itu, apakah nantinya berkas bisa dinyatakan P-21 atau tidak, kami belum tahu,” terang dia. Dalam BAP yang dikirim itu, menurut Wenny, masih belum dilengkapi dengan bukti setor kepemilikan saham. “Bukti itu akan kami cari sendiri. Yang jelas kami akan bekerja secara optimal, sehingga tidak ada istilah adanya makelar kasus dalam perkara ini,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra mengaku tidak masalah BAP tersebut akan dinyatakan P-21 atau P-22. ”Satu juta persen saya sudah yakin BAP dan tersangka akan diterima. Jaksa sepertinya sudah sadar jika menabrak aturan. Nanti perkara siapa yang benar atau salah, itu otoritas peradilan,” ujarnya kemarin. Secara pribadi, ungkapnya, dia tidak memiliki urusan dengan substansi dan subyek yang berperkara sebab pihaknya hanya bertanggungjawab atas proses hukumnya. ”Saya bukan orang suci, tetapi saya tidak suka jika sendi-sendi hukum pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dilumpuhkan oleh kepentingan orang atau golongan tertentu,” katanya dengan nada keras dan tajam.
Seharusnya Dihentikan
Sementara itu, Tanti Supriatsih, SH, perwakilan kuasa hukum Hardi mengaku sangat kecewa dengan penyidik Satreskrim Polres Malang Kota, yang menangani perkara itu. Dia menilai bahwa seharusnya perkara yang ditanganinya sekarang harus dihentikan. Alasannya  kasus ini sempat digelar perkara di Polda Jatim. Dimana, menurut dia, hasil gelar perkara itu dinyatakan tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Kemudian, alasan lainnya berpedoman pada kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kapolri tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. “Dimana ketika perkara pidana ini bolak-balik dari penyidik polisi ke JPU lebih dari tiga kali, maka sesuai keputusan bersama, penyidik harus menghentikan perkaranya. Tetapi dalam kasus Dr Hardi ini, sama sekali tidak. Padahal sesuai pasal 4 dalam peraturan bersama ini mempunyai kekuatan mengikat. Dan pasal 7 bahwa ketidaktaatan terhadap peraturan bersama ini, akan dikenakan sanksi oleh instansi masing-masing,” terang Tanti. Dia menyatakan, kliennya berusaha untuk bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dari kepolisian. (agp/mar)