”Saya Kecewa dengan Kejari!”

Sutrisno

Kontroversi BAP Dr. Hardi
MALANG– Kecurigaan ada permainan hukum kasus-kasus yang membelit Dr Hardi Soetanto di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang makin menguat bagi pihak pelapor, Dr FM Valentina SH, M Hum. Melalui kuasa hukumnya, Sutrisno SH, mengaku sangat kecewa dengan keputusan Kejari Kota Malang yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang perkara keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) No 17 tanggal 17 Maret 2012 hanya berstatus P-22, bukan P-21 (sempurna). ”Saya kecewa dengan Kejari!,” tegas Sutrisno. Dihubungi kemarin, dia menyatakan bila pemeriksaan di penyidik sudah sangat lengkap. Boleh dikata, menurutnya, penyerahan BAP dan tersangka ke Kejari sudah bukan lagi P-22 yang masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi lain. ”Mengacu pada putusan sidang perdata Nomor : 71 / Pdt.G / 2012 / PN Mlg, pada 19 Februari lalu, seharusnya dijadikan pertimbangan oleh kejaksaan. Sebab pada sidang yang diketuai majelis hakim Hari Widodo SH MH, gugatan Dr FM Valentina SH, M Hum telah dikabulkan. Salah satunya dengan menyatakan bahwa Dr Hardi dan Lisa bukan sebagai pemegang saham di PT. HMH,” terangnya. Meski demikian, kalau memang diperlukan adanya saksi tambahan, dia menyatakan siap untuk menghadirkan.
Asalkan, ada surat pemanggilan sekaligus tertulis rangkuman pertanyaan apa yang akan dibutuhkan oleh pihak kejaksaan. “Kami tidak ingin terjerumus masuk dalam permainan mereka. Kalaupun akan memanggil saksi, harus ada surat panggilan yang disertai rangkuman tertulis pertanyaan yang akan ditanyakan,” tegasnya. Disinggung tentang kekurangan bukti setor kepemilikan saham yang juga diminta oleh kejaksaan, Sutrisno menilai sudah dijadikan barang bukti oleh penyidik kepolisian. ”Dengan diserahkannya BAP ke kejaksaan, secara otomatis bukti setor ikut diserahkan,” kata dia.
Sementara itu, Kajari Kota Malang, Wenny Gustiati, SH. M.hum, yang dikonfirmasi usai penerimaan BAP dan tersangka Hardi, tidak mau menyebutkan siapa saja saksi yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas yang dianggap kurang. Dia hanya menyebut akan ada beberapa saksi dari pelapor yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Wenny juga menerangkan, putusan gugatan perdata yang dimenangkan pihak pelapor, tidak bisa dijadikan patokan atau pertimbangan. Alasannya putusan kasus perdata tersebut, saat ini masih ada upaya perlawanan hukum. “Gugatan perdata itu masih berada di pengadilan. Apalagi masih ada upaya hukum dari pelapor. Sehingga putusannya belum menjadi salah satu pertimbangan kami saat ini,” pungkasnya. Seperti diketahui, Kejari Kota Malang menerima penyerahan BAP tersangka Hardi dalam perkara keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. dari penyidik Satreskrim Polres Malang Kota, Kamis (28/2) lalu. Namun Kejari memilih menerima BAP terebut dengan status P-22 dengan alasan penyidik tidak mampu memenuhi kekurangan yang diminta oleh JPU. (agp/mar)