Perwira Polda Dilaporkan ke Mabes Polri

MALANG- Dua perwira menengah dan satu polisi berpangkat bintara Polda Jatim dilaporkan ke Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri. Yakni Wadir Reskrimum, AKBP Prasetijo Utomo, Kasubdit Jatanum Direskrimum, AKBP Ahmad Anshori dan penyidik Direskrimum, Briptu Erwin Sananta. Ketiganya menurut Sutrisno SH, pengacara Direktur PT. Hardlent Medika Husada (HMH), Dr FM Valentina SH, M.Hum, dilaporkan karena telah menyatakan kliennya menjadi tersangka dalam kasus penggelapan pribadi dan kasus penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan mantan suaminya, dr Hardi Soetanto, bulan lalu.  ”Kami sudah layangkan laporan ke Propam Mabes Polri dan diterima pengaduannya,” tutur Sutrisno dihubungi lewat ponselnya kemarin. Menurut dia, tidak secepat itu, pihak Direskrimum menyatakan Valentina sebagai tersangka. ”Tidak ada dasarnya,” tegasnya.   
Salah satu bukti yang menguatkan pernyataannya itu, yakni dari hasil putusan gugatan Nomor 71/pdt.6.2012. PN.MLG diketuai majelis hakim Hari Widodo SH yang memutuskan dr Hardi dan Liza Megawati bukan pemegang saham PT. HMH, beberapa waktu lalu. ”Artinya, yang berhak memegang saham perusahaan tersebut adalah Valentina. Sudah jelas kalau RUPSLB itu sudah tidak sah,” papar dia. Sebab itu, selain melaporkan ketiga polisi ini ke Mabes Polri, pengacara ini juga meminta Polda Jatim untuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua kasus penggelapan tersebut. Diakui dia, bila dalam perkara ini, Valentina juga membuka rekening baru untuk mengatur keuangan PT. HMH.
”Dia membuka rekening itu karena rekening di tiga bank tempat menyimpan uangnya masih diblokir. Sekarang, operasional PT. HMH kan tetap harus jalan. Kalau rekeningnya diblokir, darimana dia akan menerima pembayaran dari konsumen perusahaan itu. Darimana dia akan membayar karyawannya dan sebagainya. Asal tahu saja, sekitar 80 persen konsumen PT. HMH sudah dipindah oleh Hardi ke perusahaannya yang baru PT. Cahaya. Dari undang-undang persero, tidak boleh Hardi membuka perusahaan baru dan sama,” urainya. Disingguh masalah P-22 Hardi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang terkait kasus pemalsuan data autentik, Sutrisno menyatakan  pihaknya tetap melaporkan ke Komisi Kejaksaan di Jakarta. ”Klien saya dan beberapa saksi lain sudah dimintai keterangan kejaksaan. Tapi sampai sekarang, proses menjadi P 21 saja belum,” keluhnya.
Seperti diketahui, Hardi melaporkan Valentina ke Polda Jatim dengan tuduhan penggelapan aset perusahaan PT. HMH sebesar Rp 90 miliar. “Berhubung bukti-bukti autentik masih sah sebagai penanam saham di PT. HMH dengan dikuatkan akta notaris serta bukti pembayaran pajak, akhirnya klien kami melaporkan Valentina telah menggelapkan aset perusahaan senilai Rp 90 miliar,” ujar kuasa hukumnya, Sudiman Sidabukke SH. Menurutnya, penyidik Polda Jatim sudah menetapkan Valentina sebagai tersangka dengan sangkaan 374 KUHP dan pasal 372 KUHP.  (mar)