Polisi – Dokter MoU Pelayanan Kesehatan

KERJA SAMA: AKBP Teddy Minahasa bersama dr Budi Rahaju ketika penandatanganan MoU.

MALANG–Di dunia pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran, peran polisi ternyata juga dibutuhkan. Polisi tidak hanya menerima laporan lalu menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan. Tetapi polisi juga berperan meluruskan perkara tuduhan dugaan malpraktek yang dilakukan salah satu rumah sakit.
Salah satu caranya yaitu melakukan diskusi atau koordinasi dengan pihak rumah sakit, sebelum mengambil langkah penyelidikan. Sekaligus memberikan waktu mediasi antara pihak rumah sakit dengan pelapor, untuk melakukan penyelesaian di luar peradilan.
Itu tertuang dalam draft nota kesepahaman (MoU) antara Kapolres Malang Kota AKBP Teddy Minahasa dengan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Komisariat wilayah Malang, dr Budi Rahaju. Penandatanganan MoU tersebut, dilakukan siang kemarin di ruang Majapahit RSSA Malang.
Selain melakukan koordinasi dan memberikan diskusi pada pasal 7, di dalam pasal 8 nota kesepahaman tersebut, pihak rumah sakit akan mendukung dan segera merealisasikan permintaan visum et repertum yang dibutuhkan oleh polisi untuk menyelidiki tindak pidana.
“Jadi dalam pasal 7 sudah jelas, komplin-komplin yang bersifat tentang layanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit – rumah sakit, tidak akan serta merta kita sepihak dengar komplin itu sebagai salah satu kegiatan yang dikatakan malpraktek. Tetapi kami akan meneliti, yang kemudian mendiskusikan dengan pihak rumah sakit terlebih dahulu. Seandainya terjadi perbedaan tafsir mungkin seperti diagnosa atau lain-lain, itu karena keterbatasan rumah sakit di Indonesia dimana alatnya berbeda-beda. Tetapi polisi tidak langsung serta merta menganggap itu malpraktek,” terang Teddy Minahasa.
Namun demikian, Teddy mengatakan tidak akan menolak pengaduan atau laporan jika memang ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan malpraktek. “Semua orang boleh laporan, tetapi untuk menyimpulkan apa benar malpraktek kami akan terlebih dahulu akan mendiskusikan dengan rumah sakit yang berkaitan,” ungkapnya.
Sementara itu, dr Budi Rahaju, mengatakan bahwa yang dikatakan malpraktek itu, jika seorang dokter yang melakukan kesalahan keluar dari pedoman dan dari protak kedokteran. Contohnya seperti penyakit types, dimana seharunya dilakukan pemeriksaan laborat, tetapi tidak dilakukan oleh dokter.
“Namun yang terjadi selama ini, anggapan masyarakat dikit-dikit malpraktek. Padahal kontrak antara dokter dengan pasien itu bukan seperti transaksi membeli barang. Orang yang datang kesini pasti berharap sembuh. Namun dari hasil pengobatan belum tentuh bisa sembuh total. Karena ada penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan, atau hanya sembuh sementara. Tetapi pasien yang tidak puas dengan pengobatan itu, menuduh dengan dugaan malpraktek. Padajal kita sendiri sudah dituntut untuk mengikuti prosedur. Kalau kita melanggar etika, sanksi beratnya izin kita bisa dicabut,” terang dr Budi Rahaju.(agp/jon)