Tiga Dosen UM Diyakini Bakal Bebas

MALANG POST - Tiga dosen Universitas Negeri Malang (UM), hampir dipastikan bakal dinyatakan bebas dalam kasus dugaan korupsi Rp 14,6 miliar di FMIPA UM. Selama masa persidangan berlangsung, tidak terbukti sedikitpun mereka ‘makan’ anggaran lelang FMIPA 2009.
Hal tersebut diungkapkan Sudiman Sidabuke, kuasa hukum dua terdakwa dosen UM kepada Malang Post di kantornya, kemarin siang. ‘’Posisi klien saya, sudah jelas tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi di kampusnya,’’ tandas Sidabuke meyakinkan.
Seperti diberitakan diharian ini sebelumnya (MP, 26/03) sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di FMIPA UM, telah menghadirkan seorang saksi mahkota. Ahmad Arifin, Dirut PT Alfindo Nuratama Perkasa. Selain itu juga dihadirkan Prof Rofi’uddin, Pembantu Rektor II UM untuk memperkuat posisi tiga dosen UM.
Tiga dosen UM yang diduga terlibat adalah Abdullah Fuad dan Sutoyo, kuasa hukumnya ditangani Sudiman Sidabuke. Satu dosen lagi, Suhandoyo, ditangani pengacara lain.
Menurut Sidabuke, keyakinan dirinya bahwa dosen-dosen UM tidak terlibat korupsi di FMIPA UM, tidak lain dari keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan di Pengadilan Tipikor Juanda.
Posisi mereka, lanjut dia, kian menguat bahwa tidak bersalah manakala Ahmad Arifin secara gamblang menceritakan bagaimana sebenarnya sistem pelaksanaan tender alat pengembangan laboratorium FMIPA di UM.
‘’Anda juga dengar sendiri kan. Selama bersaksi kemarin (Senin siang, Red.), Arifin sama sekali tidak menyebut dosen-dosen UM, Pak Fuad dan Pak Sutoyo, terlibat permainan kotor PT Anugerah atau PT Alfindo,’’ paparnya.
Sementara itu dari catatan yang dihimpun Malang Post sejak awal masa persidangan menunjukkan, tender di FMIPA UM lebih banyak dikendalikan Grup Permai (perusahaan milik Nazaruddin, mantan bendahara DPP Partai Demokrat).
Pengendalian dilakukan melalui Yulianis (Direktur Keuangan Grup Permai), Rosalina Mindo Manulang (Direktur PT Anugerah) dan Clara Maureen (staf marketing PT Anugerah).
‘’Mereka mengatur jalannya tender sejak anggaran dari Dirjen Keuangan belum turun, sampai pembelian alat-alat yang dibutuhkan. Karena dananya hanya Rp 50 miliar, mereka pun bisa mengatur alat yang dibutuhkan dari semula 88 item menjadi hanya 66 item saja,’’ ujar Sidabuke.
Diakuinya, nama-nama dosen UM memang disebut para saksi-saksi selama masa persidangan. Tetapi, semua keterangan saksi-saksi yang menyebutkan mereka menerima uang hasil keuntungan lelang, langsung dibantah ke tiga dosen terdakwa.
‘’Estimasi saya, dua dosen yang saya bela, kalau pun katut dalam kasus ini, hanya soal dugaan menerima Rp 35 juta dari PT Anugerah. Pak Fuad Rp 25 juta dan Sutoyo Rp 10 juta. Tetapi, dugaan saya itu menjadi lemah karena keduanya sudah membuktikan kalau tidak menerima uang,’’ katanya.
Ditambahkan dia, aliran dana Rp 50 miliar dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, yang dialokasikan untuk proyek FMIPA terbukti hanya Rp 46,5 miliar. Dana itu pun dari keterangan saksi Rofi’uddin disebutkan hanya terserap Rp 44 miliar saja.
Dari Rp 44 miliar dibayarkan ke pihak PT Anugerah Nusantara sebagai pengendali PT Alfindo (pememang lelang sebenarnya di UM) ditemukan selisih Rp 14,6 miliar. Selisih itu, ternyata adalah nilai keuntungan pembelian alat-alat laboratorium FMIPA yang dikantongi PT Anugerah Nusantara.
‘’Mereka bisa mengantongi keuntungan sebesar itu karena vendor-vendor pemasok alat-alat FMIPA juga dikendalikan PT Anugerah. Status vendor sebagai ATPM menyulitkan ruang gerak UM untuk  mendapatkan diskon jika membeli sendiri,’’ sebut Sidabuke.
Kuatnya sinyal dosen-dosen itu akan bebas, juga disebabkan kesaksian yang meringankan mereka. Seperti yang diberikan Prof Rofi’uddin, Pembantu Rektor II UM.
‘’Karena keberadaan mereka, laboratorium FMIPA menjadi jujugan lembaga-lembaga lain di luar UM setiap melakukan riset di laboratorium,’’ ujar Rofi’uddin ketika memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Juanda, Senin siang. (has)