BAP Pemalsuan Data Otentik Dipaksakan

MALANG- Penanganan kasus Pasal 266 KUHP yang menjerat dr Hardi Soetanto, warga Surabaya mulai disidangkan kemarin. Dalam sidang dakwaan itu, kedua penuntut umum, Samsul Arifin SH dan Wahyu Hidayatullah SH menuntut terdakwa melakukan pemalsuan data autentik terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) yang dilakukannya di Hotel Regent Park. Usai dakwaan dibacakan kedua penuntut umum ini, kuasa hukum Hardi, Sudiman Sidabukke SH langsung membacakan eksepsinya. “Baru kali ini dan mungkin terjadi di Indonesia, saya langsung melakukan eksepsi,” ujarnya. Kepada majelis hakim yang diketuai Eko Wiyono SH, MH, dia mengatakan bila dakwaan yang dibacakan penuntut umum tidak cemat, tidak jelas dan tidak lengkap.
“Banyak dari dakwaan yang tanggal dan tahunnya salah. Apakah itu bisa dikatakan salah ketik,” tanyanya. Menurut dia, sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b UU no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, surat dakwaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, akan mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Apalagi, hingga sekarang, banding atas gugatan perdata yang dilayangkan mantan istri Hardi, Direktur PT. HMH, DR FM Valentina masih dilakukan. ”Seharusnya, perkara pidana ini dihentikan sampai dengan adanya putusan perkara perdatanya yakni perkara Reg No 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 19 Februari 2013 berkekuatan hukum tetap. Ini untuk menghindari jika nantinya ternyata pemeriksaan perkara perdata terkait kepemilikan saham klien kami di PT. HMH terbukti. Lalu bagaimamana pertanggungjawaban hukum peradilan jika saat ini mengadili orang yang belum tentu bersalah,” urai Sidabukke, sapaannya. (mar)