Hadi Bunuh Karakter Unikan

BANTAH : Gunadi Handoko didampingi Sudjai dan Christea menerangkan kasus pencurian yang dilaporkan dan (foto kanan) Hadi Srijana ketika melapor ke Polres Malang Kota.

MALANG– Tuduhan pencurian brankas yang dilaporkan Rektor Universitas Kanjuruhan (Unikan) Dr. Hadi Sriwijana MM ke Polres Malang Kota terus mendapat bantahan. Setelah Wakil Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI, Dr Christea F. Ak.MM, kemarin giliran ketuanya, Sudjai membantah tuduhan pencurian itu.
Melalui kuasa hukumnya, Gunadi Handoko, SH, mengatakan bahwa tuduhan itu terlalu terburu-buru. Tuduhan pencurian tersebut, dianggap sebagai pembunuhan karakter. Karena seakan-akan dianggap telah melakukan tindak pidana murni. Padahal yang sebenarnya pengambilan brankas itu diakui hanya untuk mengamankan aset, sekaligus dipindahkan tempat karena ruangan rektor tempat untuk menyimpan brankas, sedianya akan dipergunakan untuk ruang rapat.
“Brankas itu adalah milik perkumpulan dalam hal ini adalah PPLP-PT PGRI. Sehingga ketika pengurus yang mengambil tidak ada masalah. Yang dikatakan pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki. Sedangkan dalam perkara ini, brankas masih utuh dan uang juga masih ada,” ungkap Gunadi, sapaannya. Dijelaskannya, Hadi Srijana sudah dipecat oleh PPLP-PT PGRI sejak 27 Maret lalu. Sehingga secara hukum yuridis, sudah harus berhenti. “Sedangkan proses pemindahan brankas sendiri, terjadi pada Senin pagi (1/4) lalu,” lanjutnya. Menyinggung tentang Sudjai yang dituding melakukan penggelapan uang sebesar Rp 9,2 miliar dan dilaporkan ke Polda Jatim oleh Hadi Sriwijana, menurutnya tidak pas. Dasar tuduhan penggelapan sendiri juga dipertanyakan.
“Ini penggelapan darimana. Uang yang diambil atau dikeluarkan dari Bank BRI itu, jelas karena atas nama Sudjai dan bendahara Abdul Bakar, karena mereka berdua yang terikat kerjasama dengan bank, sesuai dengan nama dan tandatangannya. Uang yang dikeluarkan pun, juga untuk kegiatan operasional, membayar pegawai dan dosen. Lantas Hadi tahu darimana tentang data pengeluaran uang di bank. Kalau memang tahu di bank, jelas bank sudah menyalahi aturan dengan membuka kerahasiaan nasabah. Ini nanti bank yang justru akan kami tuntut pidana,” jelasnya. Terkait muncul adanya isu terjadi dualisme kepemimpinan pengurus di Unikan, Gunadi menegaskan bahwa Ketua PPLP-PT PGRI yang legal adalah Sudjai dengan Wakil Ketua Dr Christea F. Ak.MM. Itu sesuai dengan rapat pengurus PPLP pada 28 Mei 2012. Dimana dalam rapat itu, semua pengurus termasuk Hadi telah menunjuk Sudjai sebagai ketua dan Christea sebagai Wakil. Sedangkan Drs H Moch Amir Sutedjo SH. MPd, sebagai sekretaris.
Para pengurus inipun dilantik pada 3 Juni 2012. Setelah pelantikan, untuk melegalitaskan secara hukum kepengurusan yang terbentuk, lalu dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dengan Nomor 40 Tanggal 15 Juni 2012, dihadapan notaris Eko Handoko Wijaya SH. “Karena ini adalah badan usaha yang berbentuk perkumpulan, sehingga tidak perlu ada penetapan badan hukum. Berbeda dengan koperasi, ataupun yayasan yang memang harus berbadan hukum,” kata dia. Dengan diangkatnya sebagai Ketua PPLP-PT PGRI, maka Sudjai bersama-sama dengan salah seorang anggota berhak mewakili perkumpulan. Baik itu sifatnya di dalam ataupun di luar. Itu sesuai dengan Pasal 6 pada Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 4 Mei 2007.
Contohnya, mewakili di dalam intern, Ketua PPLP-PT PGRI berhak mengangkat ataupun memecat rektor. Namun yang terjadi, munculnya isu adanya dualisme ini, karena muncul akta baru Nomor 40 Tanggal 21 September 2012. Dimana akta itu, dibuat Hadi dihadapan notaris Sulasiyah Amini, SH, dengan mengatakan sebagai Ketua Notulen Rapat Anggota PPLP-PT PGRI atas kuasa Dr Soenarto Djojodiharjo dan Dr H Moch Amir Sutedjo. Yang mana dalam akta ini, mengatakan bahwa Ketua PPLP-PT PGRI adalah Dr H Moch Amir Sutedjo. “Padahal sesuai fakta, Dr Soenarto Djojodiharjo sama sekali tidak pernah memberikan kuasa itu. Karena telah terjadi tindak pemalsuan itu, akhirnya pada 3 Januari 2013, Dr Soenarto melaporkan Hadi ke Polda Jatim dengan tuduhan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik sesuai pasal 266 KUHP. Laporan sendiri terbit dengan nomor LPB / 13 / I / 2013 / UM / Jatim,” pungkasnya. (agp/mar)