PN Dituding Selewengkan Hukum

MALANG- Dihukum dua kali dalam perkara pencairan deposito, membuat Bank Central Asia (BCA) Malang berang. Kemarin, melalui kuasa hukumnya, Gunadi Handoko SH, MM, M.Hum, mereka menyampaikan keberatan tersebut ke Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Satrio Prayitno, SH. Dijelaskan dia, awak mula perkara yang membelit BCA ini, berawal dari gugatan yang diajukan nasabahnya, Puspowati Santoso, warga Jalan Kawi Selatan Malang, tahun 2009 lalu. Ketika itu, Puspowati yang memiliki tiga surat deposito mengajukan gugatan Rp 230 miliar kepada BCA karena tidak mencairkan sesuai dengan jumlah bunga saat sekarang melalui PN Kota Malang.
“Dia memiliki tiga surat deposito itu sekitar 36 tahun dengan nominal Rp 800.000. Namun, saat itu belum ada deposito dengan sistem Automatic Roll Over (ARO) yakni perpanjangan nominal deposito yang bisa diperpanjang secara otomatis. Artinya, belum ada aturan pada saat jatuh tempo, deposito akan diperpanjang sesuai jangka waktu,” urai Gunadi, panggilannya. Dalam sidang gugatan itu, tahun 2011, manjelis hakim yang dipimpin Johanis Hehamony SH, MH memutuskan BCA membayar ganti rugi sebesar Rp 230 miliar kepada Puspowati. “Tetapi klien kami mengajukan banding atas putusan hingga ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur di Surabaya. Di upaya banding itu, akhirnya diputuskan klien kami hanya membayar ganti rugi sebesar Rp 1.268.000. Itupun sudah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht),” lanjutnya.
Ternyata, seminggu sebelum menerima putusan banding itu, tiga surat deposito itu dijual kepada Mok Johan Setiawan, warga Pondok Blimbing Indah Malang. “Padahal, deposito itu seharusnya tidak boleh diperjualbelikan. Nyatanya setelah itu, klien kami kembali digugat oleh Mok Johan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 74 miliar,” papar pengacara ini. Anehnya, PN Kota Malang menerima dan dalam sidang yang dipimpin Ketua PN Kota Malang, Hari Widodo SH mengabulkan gugatan Mok Johan tersebut. “Tentu saja, klien kami bertanya-tanya dan kembali mengajukan banding atas putusan itu. Hasilnya, PT kembali mengabulkan upaya hukum klien kami dan sudah memberikan risalah pemberitahuan putusan PT Surabaya ke Mok Johan,” terang dia.
Dalam putusan itu, gugatan Mok Johan dianggap Nebis in Idem artinya, asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama serta menghukum Mok Johan untuk membayar biaya perkara itu. “PT juga membatalkan putusan PN Kota Malang tanggal 20 Juni 2012 No 75/Pdt.G/2011/PN Mlg. Tanggal 26 Maret 2013, kami juga meminta surat keterangan dari PN Kota Malang yang menyatakan putusan PT telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi PN Kota Malang tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan dengan alasan akan meminta fatwa atau pendapat kepada PT. Padahal, sesuai dengan undang-undang, para pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” pungkas dia. (mar)