Polda Jatim Geledah Ruang Kerja Rektor Unikan

TUTUP: Ruangan Rektor Unikan didatangi anggota Polda Jatim untuk mencari barang bukti pemalsuan data.

MALANG- Empat anggota Unit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jatim, kemarin mendatangi kampus Universitas Kajuruhan (Unikan) Malang. Selama empat jam, mereka menggeledah ruang kerja Rektor, Dr. Hadi Sriwijana, MM. Penggeledahan itu cukup tertutup dan dijaga anggota Reskrim Polsekta Sukun yang dipimpin Kanitreskrim, Ipda Imam Mustaji SH. Tidak setiap orang bisa masuk ke ruangan itu. Hanya beberapa pejabat Unikan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan, untuk ikut mengawasi penggeledahan ini.
Menurut Panit II Unit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Teguh Priyo, penggeledahan ini untuk mencari barang bukti pemalsuan data autentik Akta No 40 tertanggal 21 September 2012 yang dikeluarkan oleh notaris dan PPAT, Sulasiyah Amini untuk Hadi yang baru saja dipecat oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Malang. “Penggeledahan ini memang dilakukan untuk mencari barang bukti itu, sesuai laporan tentang pemalsuan data autentik Pasal 266 KUHP yang dilayangkan oleh Soenarto Djojodihardjo (mantan Ketua PPLP-PT PGRI Malang) ke Ditreskrimum Polda Jatim,” katanya.
Sayangnya, pria yang dua bulan pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Malang Kota itu enggan memberikan keterangan terperinci dokumen yang diamankan pihaknya. “Pokoknya kita hanya mencari barang bukti apa yang diperlukan untuk mendukung laporan itu,” ujarnya.  Sementara itu, Suwandi SH, kuasa hokum Drs. H Soenarto Djojodihardjo SM, M.Si menerangkan, secara pribadi kliennya melaporkan Hadi Sriwijana ke Ditreskrimum Polda Jatim karena tidak terima namanya disangkutpautkan dalam data autentik Akta No 40 yang dibuat oleh Notaris Mimin, panggilan sehari-hari Sulasiyah Amini.
Menurut Suwandi, kliennya mengetahui ada surat kuasa yang tertuang dalam Akta No 40 itu setelah dia mendapat pemberitahuan dari Menkumham RI. “Isi dari akta itu, Soenarto memberikan kuasa kepada Hadi Sriwijana sebagai Ketua Notulen Rapat Pengurus PPLP-PT PGRI yang dilakukan menjelang akhir tahun lalu. Padahal, dia sama sekali tidak pernah memberikan kuasa yang dimaksud tersebut. Saat meminta salinan akta itu kepada notaris Mimin, juga tidak diberi. Kami menduga ada pemalsuan data di sana. Sebab itu, tanggal 3 Januari 2013, kita laporkan ke Polda Jatim,” papar advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum PGRI Propinsi Jatim ini.  
Menimpali penggeledahan ruang kerja rektor yang dilakukan aparat Polda Jatim itu, Syarif Hadi Suryono SH, pengacara Hadi Sriwijana mengatakan tidak terlalu mempengaruhi untuk kliennya. “Silakan saja digeledah. Toh pasti mereka juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab, memang tidak ada dokumen yang ada di ruang itu terkait pemalsuan data autentik yang dilaporkan Soenarto,” katanya tegas.
Menurutnya, penyidik Ditreskrimum Polda Jatim terlalu gegabah menerima laporan Soenarto hanya berdasarkan lembaran fotokopi Akta No 40 yang diterimanya. “Maka dari itu, mereka menggeledah ruang rektor supaya dapat bukti-bukti itu. Nyatanya mereka tidak mendapatkan apa-apa,” ungkap dia.  Dijelaskan Syarif, dalam kasus ini yang benar adalah Hadi Sriwijana mendapatkan kuasa dari mantan Rektor Unikan, Drs HM Amir Sutedjo MH Msi untuk menghadap notaris Mimin terkait rapat PPLP-PT PGRI Malang. (mar)