Pejabat Dikbud Bebas Sanksi

BLIMBING - Polsekta Blimbing melepaskan Drs Heri Wiyono, 44 tahun, warga Jalan Gadang IV RT02 RW07 Malang dan selingkuhannya, Dewi Prihartini, 39 tahun, warga Dusun Morotanjek, Desa Purwoasri, Singosari, Kamis (25/4) sore. Pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang ini, sebelumnya sempat diamankan bersama Dewi di dalam kamar no 124 Hotel Pinus, Jalan Sunandar Priyosudarmo Malang, Rabu (24/4) malam oleh Muji Haryono, 37 tahun, mengaku suami sah Dewi. Kepada Malang Post, pria ini mengaku sudah curiga cukup lama terhadap perilaku istrinya yang berselingkuh dengan Heri. Bahkan, Muji mengaku sempat bertemu Heri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, saat diamankan di Mapolsekta Blimbing, keluarga ibu tiga anak ini membawa surat cerai Dewi dan Muji dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
Menurut Kanitreskrim Polsekta Blimbing, Ipda I Gusti Agung Ananta Pranata, pihaknya memang melakukan mediasi antara Dewi dan Muji setelah mendapat bukti cukup tentang surat cerai yang ditunjukkan oleh keluarganya yang tinggal di Desa Sedayu, Turen. “Anggota kami mencek surat cerai yang dibawa keluarga Dewi. Hasilnya, surat putusan cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu memang asli. Secara otomatis, Muji sudah bukan lagi suami sah Dewi,” terangnya. Dari hasil pemeriksaan polisi pula, Dewi mengaku meminta cerai kepada Muji dengan alasan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkannya ke Polres Malang, Desember 2012 lalu.  Dalam dua kali surat panggilan untuk menghadiri sidang cerai ini, Muji tidak mau hadir, tanpa alasan yang jelas. “Termasuk ketika surat putusan cerai itu diberikan kepada Muji, dia juga tidak mau menerima,” katanya. Dalam kasus ini, diakui perwira ini, Polsekta Blimbing memang memberikan pelayanan ketika ada orang yang melapor karena pasangannya selingkuh.
“Namun, setelah kami cek, surat cerainya adalah sah. Muji tidak bisa juga menuntut pasal perzinahan terhadap mantan istrinya. Kecuali istri Heri melakukan penuntutan. Tetapi istrinya juga tidak melapor. Dia membuat surat pernyataan tidak melaporkan suaminya karena kasus perselingkuhan itu,” papar Gusti, panggilannya. Secara otomatis, terangnya, Heri pun tidak bisa dihukum secara pidana karena tidak terbukti melanggar Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman sembilan bulan. “Dia juga tidak melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya karena istrinya tidak menuntut,” tegas mantan Kanit Laka Polres Malang Kota itu.
Terpisah, Dikbud Kota Malang memandang perilaku stafnya bernama Heri Wiyono adalah tindakan ceroboh. Meski dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan perselingkuhan, tapi Dikbud tetap akan memberikan sanksi moral atas peristiwa yang sempat menghebohkan itu.
‘’Beliau dinyatakan tidak bersalah oleh kepolisian, sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Tapi kami akan tetap mencatat kejadian ini sebagai catatan kepribadian untuk yang bersangkutan,’’ ungkap Sekretaris Dikbud Kota Malang, Djupri M.Si kepada Malang Post.
Menurut Djupri, sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku. Seorang PNS harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena itu ia memandang perlu adanya pembinaan kepada stafnya tersebut.
Sementara kemarin Heri tidak masuk kerja dan mengirimkan surat izin. Meski demikian Dikbud akan tetap memanggil yang bersangkutan jika ada pekerjaan yang membutuhkannya. Sebab Heri sebagai ketua panitia ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket B dan C.
”Senin sudah aktif mengantor lagi, hari ini kami beri izin untuk menenangkan diri di rumah,” pungkasnya. (oci/mar)