Kades Mangliawan Bakal Dipolisikan

BUKTI : Rupiah bersama Eddy Hartanto SH dan Ketua RW XI Mulyono menunjukan alat bukti surat P2. Balai RW 11 sebelum dieksekusi Satpol PP.

Dianggap Laporan Palsu
PAKIS - Permasalahan pembongkaran bangunan warung yang dijadikan Balai RW 11 di Jalan Kapiworo, Dusun Jabon, Desa Mangliawan, Pakis semakin meruncing. Setelah warga mempolisikan Satpol PP Kabupaten Malang, kini giliran Kepala Desa (Kades) Mangliawan Subakir menjadi sasaran warga untuk juga dipolisikan.
Eddy Hartanto SH, kuasa hukum Ketua RW 11, Mulyono dan warga mengatakan, Subakir telah membuat keterangan palsu atas proses eksekusi tersebut.
“Tanah dan bangunan itu adalah hak resmi milik RW 11 yang dihibahkan oleh pemilik sebelumnya Ibu Rupiah,” ujar Eddy kepada Malang Post kemarin.
Menurut Ketua RW 11, Mulyono bukti penguat bangunan itu milik RW 11 dengan adanya surat hibah dari Rupiah kepada pihak RW 11 pada tahun 2012 lalu. Proses tersebut katanya, telah diberitahukan kepada pihak kantor Desa Mangliawan, kantor Kecamatan Pakis, Polsek Pakis, dan Koramil Pakis.
“Semua pihak kami beri surat tembusan pada saat terjadinya hibah tersebut. Dan kami ada buktinya berupa tanda terima pengiriman surat tembusan itu dari masing-masing instansi. Jadi bohong kalau Kades Subakir tak mengetahui proses hibah tersebut, maupun tak menerima laporannya,“ kata Mulyono di tempat yang sama.
Dijelaskannya, sebelum dihibahkan untuk menjadi Balai RW 11, tanah seluas 35 M2 itu statusnya sah milik Rupiah. Itu dibuktikan dengan Rupiah yang saat ini masih memiliki surat tanah P2. Bukti lainnya adalah tanah tersebut sudah diukur dan ada batas-batasan wilayahnya.
“Memang suratnya baru P2. Akan tetapi dalam waktu dekat kami akan mengurus penerbitan sertifikat surat tanahnya dan itu pasti terbit,“ tegasnya.
Dia menjelaskan surat P2 sendiri adalah surat tanah yang diperuntukan warga dari pemerintah pusat yang telah mengurus maupun mengelola tanah negara selama 10 tahun.
Berbekal beberapa bukti di atas, Eddy Hartanto SH dalam waktu dekat akan mempolisikan Kades Mangliawan, Subakir. Lantaran kata dia, Subakir diduga telah melakukan permohonan izin eksekusi kepada Satpol PP Kabupaten Malang dengan memberikan laporan maupun keterangan palsu.
“Selain proses eksekusi yang cacat hukum karena tak ada pemberitahuan, kami akan mempolisikan Subakir. Karena berasal dialah yang menyuruh Satpol PP melakukan pengrusakan bangunan dan pencurian barang-barang yang ada di dalamnya. Ibu Rupiah pun masih hidup dan siap memberikan keterangan bersama alat bukti yang masih dimilikinya,” pungkasnya. (big/aim)