PN Surabaya Loloskan Putusan BPSK

MALANG - Langkah nasabah PT. Bestprofit Futures (BPF) Malang mengharap keadilan akhirnya berhasil. Bila di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang yang meminta BPF mengganti semua kerugian yang diderita nasabahnya dianggap cacat hukum, namun tidak bagi PN Surabaya. Kamis (16/5), PN Surabaya menolak gugatan perlawanan yang dilayangkan BPF terhadap putusan BPSK terhadap seorang nasabahnya, Tjoe Kang Long yang berdomisili di daerah Surabaya Utara.
Majelis hakim yang diketuai Bambang Kustopo SH, menyatakan dalam putusan sela bahwa gugatan perlawanan putusan BPSK Kota Malang yang diajukan BPF dengan nomor perkara 214/Pdt.Plw/2013/PN. Sby tidak berdasar alias cacat hukum formil.
‘’Sesuai dengan eksepsi kita, majelis hakim berpendapat tidak boleh seorang pemimpin cabang menandatangani penunjukan gugatan perlawanan kepada pengacaranya, yakni Dwi Wimbo SH. Tetapi seharusnya yang berhak adalah direksi. Yang dilakukan Andri Pung sebagai pemimpin cabang BPF Malang dianggap menyalahi UU Perseroan Terbatas Pasal 103,’’ terang Gunadi Handoko SH, MM, M.Hum, kuasa hukum Tjoe Kang Long.
Dilanjutkannya, dengan keputusan majelis hakim itu, sama juga menyatakan bahwa keputusan BPSK Kota Malang tetap memiliki keputusan hukum tetap atau inkracht.
‘’Sekarang tinggal BPF mau banding atau tidak. Kalau tidak, secara otomatis pula mereka harus menjalankan putusan BPSK untuk mengganti kerugian yang diderita oleh nasabahnya,’’ lanjut dia.
Tjoe Kang Long yang kemarin menemui Malang Post mengaku cukup senang dengan keputusan PN Surabaya. ‘’Saya merasakan keadilan. Andai saja saya juga ikut sidang di PN Kota Malang, mungkin nasib saya juga sama dengan nasabah lain. Hakim PN Kota Malang kan mengatakan kalau putusan BPSK Kota Malang cacat hukum, tetapi sekarang buktinya PN Surabaya mengabulkan eksepsi saya sebagai nasabah,’’ urai pria yang menelan kerugian Rp 125 jutaan tersebut.
Sementara itu, terkait keputusan nasabah yang menyelesaikan permasalahan dengan BPF melalui jalur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (Bakti), diakui Gunadi, panggilannya akan segera bertambah.
‘’Saat pertemuan dengan BPF, Bappebti, Bakti dan nasabah yang difasilitasi Disperindag Kota Malang di Hotel Aria Gajayana beberapa waktu lalu, masih ada tujuh nasabah yang diproses. Sekarang sudah ada penambahan lagi 11 nasabah yang juga akan menggugat BPF lewat Bakti. Ini juga akan bertambah,’’ tutupnya. (mar)