12 Pemilik Bangunan Ditipiring

MALANG–  Sekitar 12 pemilik bangunan di Kabupaten Malang, kemarin menjalani sidang tipiring di gedung Bappeda Kabupaten Malang. Mereka ini, yang terdata Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak memiliki izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas bangunan miliknya. Sidang tipiring dipimpin Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Sutisna Sawati SH. Kabid Penyelidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Malang, Stevanus menjelaskan, 11 pelanggar tidak memiliki HO, sedangkan satu pelanggar karena tidak memiliki IMB. Sesuai rencana tuntutan, mereka didenda bervariasi atas kesalahan yang diperbuat. Tertinggi denda dijatuhkan pada Petrus Besu, warga Desa Bedali, Lawang sebesar Rp 4.680.000. Denda tersebut karena bangunan garasi di Desa Genengan, Pakisaji, tidak memiliki izin HO. Namun atas pertimbangan hakim, dalam putusan dendanya dikurangi menjadi Rp 3 juta atau hukuman kurungan penjara selama sebulan.
Sedangkan denda terendah, diberikan kepada Komsanah, warga Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, sebesar Rp 244.000. Denda tersebut karena bisnis tempat kos-kosan miliknya tidak memiliki IMB. Tetapi dari putusan hakim, denda dikurangi menjadi Rp 150.000. “Sebetulnya sesuai rentut dari dua belas pelanggaran itu, jumlah denda sebesar Rp 20.641.000. Namun dari putusan sidang yang dilakukan bersama ini, total jumlah denda dari dua belas pelanggaran ini sebesar Rp 14.450.000,” ungkap Stevanus. Sementara itu, dalam sidang tipiring sendiri, tidak semua pelanggar hadir dalam siang. Ada beberapa pelanggar yang tidak hadir, namun dikuasakan kepada anak ataupun suaminya. Alasan ketidakhadiran dikarenakan sakit. Tetapi dengan alasan bahwa sidang kemarin itu bukan sidang perdata, hakim menolak perwakilan. Namun untuk proses sidang dan putusan tetap dibacakan.
Sunaryo, 39 tahun, salah satu pelanggar warga Sekar Putih, Wonokoyo, Kedungkandang usai sidang mengaku menerima keputusan hakim. Dia ditipiring karena usaha bengkel las miliknya di Desa Genengan, Pakisaji belum memiliki HO dan didenda sebesar Rp 1,8 juta. “Sebetulnya izin HO itu masih dalam proses pengurusan. Dan saya menerima keputusan hakim dalam sidang tipiring ini. Selama masih dalam proses pengurusan, usaha bengkel saya nanti tetap buka dan tidak berhenti,” tutur Sunaryo. (agp/mar)