JPU Belum Siap, Bambang Win Batal Dituntut

SIDANG : Bambang Winarto, ketika menjalani sidang di PN Kepanjen, kemarin.

KEPANJEN – Sidang penggunaan ijazah palsu, yang diduga dilakukan anggota DPRD Kabupaten Malang, Bambang Winarto, sudah memasuki masa tuntutan. Kemarin, seharusnya tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deny W. Namun karena Jaksa belum siap, sidang ditunda Senin (3/6).
Dengan penundaan itu, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bambang Sasmita, SH, tidak berlangsung lama. Bambang Win (sapaan akrab Bambang Winarto) yang didampingi kuasa Hukumnya Bambang Suherwono ini, tidak sampai semenit duduk di kursi pesakitan, sidang langsung ditutup dan ditunda Senin depan.
“Seharusnya memang hari ini (kemarin, red). Tetapi karena berkas belum siap, kami tunda Senin depan,” ungkap Deny W, kepada Malang Post usai sidang kemarin.
Bambang Win didakwa dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu. Yaitu sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP, tentang menggunakan ijazah palsu. Dugaan tersebut, setelah dia dilaporkan oleh salah satu lembaga LSM, yang menyebutkan nomer register ijazah persamaan (setingkat SMA) Bambang Win atas nama orang lain.
Sementara itu, Bambang Suherwono SH, kuasa hukum Bambang Win, menilai bahwa tuduhan yang diarahkan kepada kliennya itu sebetulnya tidak benar. Tiga saksi ade charge (saksi meringankan) yang sebelumnya dihadirkan dalam persidangan, membuktikan bahwa anggota Komisi B dari Fraksi PDI-P tersebut, memiliki ijazah persamaan (setingkat SMA).
Diantaranya adalah keterangan saksi Suprapti. Warga Wendit – Pakis yang kini bekerja sebagai pegawai di Kecamatan Pakis, menuturkan bahwa dia pernah satu ruangan ujian persamaan (Upers) dengan Bambang Win. Bahkan Suprapti juga mengaku sama-sama mengambil ijazah di Dinas Pendidikan Kota Malang.
“Namun anehnya, kenapa didaftar nama ujian tidak tercantum nama Bambang Win,” ujar Bambang Suherwono.
Saksi lainnya adalah Mustakim, warga Sekarpuro Pakis, yang menjadi guru SD Madyopuro I Kedungkandang. Dia menuturkan bahwa di SD Madyopuro I Kedungkandang, pernah dijadikan tempat ujian persamaan yang diikuti oleh Bambang Win. Saksi ketiga adalah Sutikno, warga Madyopuro Kedungkandang, yang menjadi tukang kebun di SD Madyopuro I. “Dia ini mengatakan kalau tahu Bambang Win pernah ikut ujian persamaan. Tetapi dia tidak tahu apakah Bambang Win ini lulus tidaknya,” katanya.
Terpisah Bambang Win, dikonfirmasi mengatakan bahwa dia memang memiliki ijazah ujian persamaan. Ijazah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Malang itu, kemudian diserahkan kepada (alm) H Boimin, saat masih menjabat Ketua DPC PDI-P Kabupaten Malang. Ijazah itu, diserahkan sebagai syarat pendaftaran sebagai calon legislative.
“Tetapi dimana ijazah milik saya itu, tidak ada yang tahu. Yang mengetahui dan menjadi saksi kunci bahwa saya tidak bersalah adalah alm Pak Boimin. Karena dia yang saat itu menerima ijazah ujian persamaan milik saya,” terang Bambang Win.(agp/aim)