Sudah Ditahan, Suhadi Terancam PAW

MALANG – Nasib Suhadi, benar-benar di ujung tanduk. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang ini, tidak hanya mendekam di LP Lowokwaru. Tetapi, politisi asal PDIP ini, juga akan kehilangan kedudukan di gedung putih DPRD, karena terancam di PAW (Pergantian Antar Waktu).
Ancaman PAW tersebut, disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, kepada Malang Post ketika dikonfirmasi via telepon siang kemarin. Hari mengatakan, Suhadi bisa di PAW, jika ancaman hukumannya minimal lima tahun.
‘’Karena yang menjadi patokan PAW adalah tergantung tuntutan JPU (jaksa penuntut umum). Jika tuntutan JPU di bawah lima tahun, tidak bisa dilakukan PAW,’’ ungkap Hari Sasongko.
Selama belum adanya tuntutan, Hari tidak akan menyinggung soal PAW. Dia justru mensupport Suhadi, supaya menghadapi hukum dengan profesional. Bahkan, sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Malang, Hari Sasongko berharap agar tuntutan yang dijatuhkan pada Suhadi bisa ringan.
‘’Saya akan berupaya melakukan pendekatan agar bisa ringankan tuntutannya. Tentunya melalui pengacara Suhadi, sesuai supremasi hukum. Menghadapi masalah hukum, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah dan menyerahkan keputusan ke PN Kepanjen. Apalagi Suhadi juga telah menyerahkan kasusnya kepada pengacaranya,’’ terang Hari Sasongko.
Sekedar diketahui, Suhadi, mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini, sejak Selasa (28/5) mendekam di LP Lowokwaru Kota Malang. Dia ditahan terkait kasus dugaan penggelapan mobil, yang dilaporkan Suratman serta Toni Krispian Yuniarto, 2012 lalu.
Suratman, melaporkan mobil miliknya Daihatsu Xenia N 1666 AN dipinjam Suhadi untuk kegiatan kampanye selama pilkada pada 2010 lalu. Namun, mobil tersebut malah digadaikan kepada orang bernama Alex Suwito. Sedangkan Toni Krispian Yuniarto mengaku, mobilnya Daihatsu Xenia N 524 VH disewa pelaku, namun pembayarannya menunggak dan mobilnya tidak kunjung dikembalikan.
‘’Sebetulnya, laporan atau pengaduan yang melaporkan Suhadi, selain Suratman masih ada lagi. Yaitu sekitar 3-4 pengaduan. Tetapi setelah kami melakukan penyelidikan, kasusnya adalah perdata. Yakni masalah sewa-menyewa mobil dan uang sewa tidak dibayarkan,’’ jelas Kasatreskrim Polres Malang, AKP Decky Hermansyah.
Karena hasil penyelidikan dari pengaduan itu adalah perdata, maka penyelidikan atas surat pengaduan dengan dugaan penggelapan mobil atau uang, diakhiri oleh penyidik Reskrim Polres Malang. ‘’Polisi kan tidak boleh menangani kasus perdata, sehingga penyelidikan pengaduan lainnya kami hentikan,’’ ujarnya.
Sementara itu, keinginan kuasa hukum Suhadi, yang mengajukan penangguhan, terpaksa harus menunggu sampai 20 hari. Artinya, kemungkinan penangguhan bisa diberikan setelah Suhadi, menjalani masa tahanan selama 20 hari.
Waktu 20 hari itu, adalah masa untuk Jaksa melengkapi berkas administrasi persyaratan untuk dilimpahkan ke PN, sejak dimulainya penahanan Suhadi oleh Kejaksaan.
‘’Kalau pengacara Suhadi mau mengajukan penangguhan, ya silahkan nanti ke PN Kepanjen. Itupun setelah semua berkas kami limpahkan ke PN. Kapan berkas kami serahkan, masih belum tahu. Karena kami masih melengkapi persyaratannya. Waktu pelengkapan persyaratan itu adalah 20 hari sejak penahanan,’’  papar Supriyadi Ahmad SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepanjen. (agp/avi)