Tiga Pamen Polda Langgar Kode Etik

dr Hardi vs Dr Valentina Makan Korban
SURABAYA – Kasus perebutan harta kekayaan antara dr Hardi Soetanto dan DR FM Valentina SH. MHum, mulai makan korban. Tidak tanggung-tanggung, tiga perwira menengah Polda Jatim kini dalam pemeriksaan Divisi Propam Polda Jatim, dengan dugaan melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam menangani kasus di atas.
Ke tiga perwira menengah Polda Jatim yang kini tengah menjalani proses pemeriksaan diantaranya AKBP Prasetjo Utomo Sik, MSi (Wadirreskrimum), AKBP Achmad Anshori SH MH (Kasubdit I Pidum Dirreskrimum) dan Ipda Erwin Siswanta SH (Penyidik Unit V Subdit I Pidum Dirreskrimum).
‘’Terhadap tindakan yang telah dilakukan penyidik Dirreskrimum tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, akan diproses di Bidpropam Polda Jatim,’’ kata Brigadir Jenderal Krido Sudibjo MM, Karowabprof  Divpropam Mabes Polri dalam suratnya kepada Sutrisno, kuasa hukum Valentina.
Surat tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) itu bernomor B/464/IV/2013/Divpropam. Dibuat tanggal 25 April.
Surat dengan klasifikasi biasa dengan kop Mabes Polri Divisi Profesi dan Pengamanan Jl. Trunojoyo 3 Kebayoran baru, Jakarta ini muncul dari laporan rekayasa dalam proses penyidikan kasus Nomor LPB/218/III/2012/SPKT yang dikirim Sutrisno 5 Maret 2013.
Kapolri dalam SP2HP2 itu, mengeluarkan surat perintah Sprin/503/III/2013 tentang perintah untuk audit investigasi terhadap adanya dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan AKBP Prasetjo Utomo, Achmad Anshori dan Erwin Siswanta.
‘’Penanganan perkara laporan polisi LPB/218/III/2012/SPKT yang ditangani Unit V Transportasi Subdit I Dirreskrimum Polda Jatim, ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri,’’ kata Sudibyo.
Sementara itu, Sutrisno ditemui di Polda Jatim menyebutkan, surat dari Mabes Polri itu sekarang sudah ditindaklanjuti oleh Polda Jatim dan Polres Kota Malang.
Buktinya, Minggu kemarin, dirinya sudah diperiksa di Bidpropam Polres Kota Malang untuk dimintai keterangan terkait laporannya.
‘’Sudah. Saya sudah diperiksa di Bidpropam Polres Kota Malang. Bukan di Polda Jatim. Dari proses ini kami harapkan penyidik Polda Jatim  bisa lebih profesional dan proporsional dalam menangani perkara,’’ ujarnya.
Sayangnya pihak Polda Jatim belum bisa memberikan informasi apapun terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, yang dilakukan tiga pamen Polda Jatim.
‘’Akan dikoordinasikan dengan Bidpropam Mabes, karena pengaduannya di sana (Mabes). Tetapi hasilnya bagaimana masih belum bisa diketahui,’’ kata Kombes Pol Hilman Thayib, Kabid Humas Polda Jatim di Polda Jatim, kemarin siang.
Dalam suratnya, Sutrisno mewakili kantor Sutrisno SH and Asscoiates kepada Bidpropam Mabes Polri diantaranya menyebutkan, pelanggaran kode etik itu, secara tiba-tiba AKBP Prasetjo Utomo mengambil alih kasus yang locus delicty-nya di Malang ke Polda Jatim. Bahkan, penarikan kasus ini dan gelar perkaranya, diduga tidak diketahui Dirreskrimum Polda Jatim.
Kemudian, penyidik berupaya untuk memaksakan penyidikan sesuai dengan kemauan dan kewenangan dari penyidik. Meskipun penyidik sudah mengetahui kalau laporan polisi, tidak dapat dilanjutkan penyidikannya karena sudah ada putusan PN Malang dalam perkara No 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg tertanggal 19 Prbruari.
‘’Sekarang ini kami menuntut segera diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar keputusan gugatan perdata yang dimenangkan Valentina dengan nomor 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg,’’ tandasnya.
Ditambahkan dia, selaku kuasa hukum Valentina dirinya minta agar kasus dugaan pelanggaran kode etik ini tidak diproses sebatas pelanggaran kode etiknya saja. Sebaliknya, harus dipidanakan munculnya praktek mafia peradilan di Polda Jatim.
‘’Kenapa, karena tiga penyidik telah menjalankan tugasnya secara tidak profesional dan tidak obyektif. Masyarakat, butuh kepastian dalam proses hukum yang tentunya dimulai dari profesionalisme kalangan penyidik,’’ harapnya.
Terpisah, Kapolres Malang, AKBP Teddy Minahasa Putra SH SIK kembali menyebut, pihaknya tidak ada keberpihakan dalam kasua Hardi vs Valentina. Semua sudah dilakukan secara profesional, normative dan prosedural.
‘’Apabila pihak Hardi mengatakan, penyidik Polres Malang Kota berpihak kepada Valentina, itu salah besar. Kalau ada tindakan penyidik Polres Malang Kota yang menyimpang dari aturan, silakan komplain. Semua ada aturan mainnya,’’ kata dia.
Teddy lantas menyebut, ketidakpuasan bisa dilakukan dengan pra peradilan. Apalagi ada pengawas internal dan eksternal. Termasuk bisa saja langsung menyampaikan keberatan itu keapda Kapolres Malang Kota.
‘’Sangat disayangkan seandainya ruang-ruang tersebut tidak dimanfaatkan semestinya. Malah cenderung memanfaatkan jasa mafia hukum dan makelar kasus (markus),’’ tegas Teddy.
Dia juga menyangkan kasus yang sebenarnya biasa-biasa saja, harus dibuat ruwet. Bahkan ada kesan, kata Kapolres, sudah pada tingkat mengadu domba sesame polisi pada level Polda dan Polres.
‘’Dan sekarang sudah jelas, siapa yang menyimpang, dengan hasil audit investigasi oleh Divpropam Polri terhadap penyidik Ditreskrimum Polda Jatim,’’ tandas AKBP Teddy. (has)