Bisa Saja Polisi Terbitkan SP3

MALANG - Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Arief Kristanto SH, SIK angkat bicara terkait penyerahan lima berkas perkara pengaduan dr Hardi Soetanto dari Polda Jatim.
Kepada Malang Post kemarin, dia mengaku memulai awal penyidikan terhadap lima perkara yang dilimpahkan tersebut. ‘’Semua berkas tersebut masih dalam penyidikan,’’ ujarnya.
Dia mengaku tidak mempersalahkan status DR FM Valentina SH, MHum yang ditetapkan sebagai tersangka, oleh Ditreskrimum Polda Jatim atas laporan Hardi, mantan suaminya tersebut.
‘’Semua orang berhak melapor. Namun, laporan itu kan harus disertai dengan bukti. Ada atau tidak bukti untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Fakta hukum atau fakta lapangan kan harus sama,’’ ungkap mantan Kasatreskrim Polres Tuban itu.
Arief menegaskan, pihaknya akan mengusut lima kasus yang dilimpahkan tersebut seoptimal dan seobyektif mungkin. ‘’Tapi harus sesuai dengan payung hukumnya,’’ terang pria yang pernah menjabat sebagai Kanit Idik II Satreskrim Polrestabes Surabaya itu. Dalam kasus ini, Arief tidak menampik bila polisi akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seperti yang diminta oleh Sutrisno SH, kuasa hukum Valentina. ‘’Bisa saja demikian kalau memang tidak ada bukti yang mendukung,’’ tegasnya.
Disinggung tentang dugaan adanya mafia hukum dalam kasus perseteruan antara Hardi dan Valentina, lulusan Akpol tahun 2003 ini hanya merendah. ‘’Ya, anda kan tahu sendiri Malang bagaimana?’’ ujarnya sambil tersenyum.
Sementara itu, Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra SH, SIK melalui sambungan teleponnya menegaskan, sejak awal pelimpahan kembali berkas perkara Hardi vss Valentina ke Polres Malang Kota, mengindikasikan bahwa pimpinan Polda Jatim lebih percaya bahwa penyidikan di Polres Malang Kota dianggap lebih profesional dan dalam koridor independen serta netral.
‘’Terlebih lagi setelah hasil audit investigasi oleh Divisi Propam Mabes Polri menemukan adanya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh oknum penyidik Ditreskrimum Polda Jatim,’’ tegas perwira yang segera berpindah jabatan sebagai pamen Ops Mabes Polri itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, perseteruan Hardi dan Valentina membuat tiga perwira Polda Jatim diperiksa, dengan dugaan melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam menangani kasus di atas.
Ketiga perwira yang kini tengah menjalani proses pemeriksaan di Divisi propam Polda Jatim, diantaranya AKBP Prasetjo Utomo Sik, MSi (Waditreskrimum), AKBP Achmad Anshori SH MH (Kasubdit I Pidum Ditreskrimum) dan Ipda Erwin Siswanta SH (Penyidik Unit V Subdit I Pidum Ditreskrimum).
Sudiman Sidabukke, SH, kuasa hukum Hardi sendiri menyatakan pihaknya mengirim surat ke Mahkamah Agung Bidang Pengawasan dan Ketua Komisi Yudisial.
Dalam suratnya setebal tiga lembar itu, Sidabukke minta agar kedua lembaga tinggi itu menjadi pendamping dan memonitor sejumlah perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. ‘’Saya yakin klien kami bersih. Kalau ada yang bilang ada mafia hukum dalam kasus klien saya, silakan dibuktikan. Kalau benar ada, kenapa tidak ditangkap,’’ tegasnya ditemui di kantornya kemarin sore.
Menurut dia, justru dugaan terlibatnya mafia hukum justru dilakukan oleh pihak Valentina. ‘’Buktinya, dari lima perkara yang masuk ke PN Kota Malang semuanya dipegang dan ditangani hanya oleh seorang hakim yaitu Hari Widodo SH MH, yang nota bene Ketua PN Kota Malang,’’ lanjutnya.  
Padahal, lanjut dia, banyak majelis hakim lainnya di PN Kota Malang yang sebenarnya cukup mampu ikut serta menangani kasus kliennya ini. ‘’Menurut hemat saya akan lebih bagus, lebih fair dan lebih adil kalau ditangani sejumlah majelis hakim lainnya,’’ ujarnya. (mar/has)