Suhadi Siapkan Enam Saksi Meringankan

DIKAWAL : Suhadi dikawal petugas usai menjalani sidang lanjutan, siang kemarin.

KEPANJEN – M.S. Alhaidary, SH, MH, kuasa hukum M. Suhadi SE MAP, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang berjanji akan membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Tuduhan penipuan dan penggelapan mobil yang diarahkan kepada Suhadi, diyakini tidak benar. Untuk membuktikan itu, ada beberapa saksi yang nantinya akan dihadirkan pada persidangan.
“Pasti nanti ada pembelaan dari kami, bahwa Suhadi tidak bersalah. Sekitar 5 – 6 saksi akan kami hadirkan untuk membela bahwa apa yang dilakukan Suhadi bukan penipuan. Siapa saja saksi itu, mereka orang dekat dan teman Suhadi,” ungkap M.S. Alhaidary, SH, MH, sebelum sidang kemarin.
Selain saksi-saksi itu, pengacara ini juga telah menyiapkan bukti bahwa tuduhan penipuan dan penggelapan mobil yang dilaporkan oleh Suratman, tidak benar. “Bukti yang baru saya terima barusan ini, jelas menyatakan bahwa Suhadi menyewakan mobil itu untuk kepentingan Suratman. Jadi di mana unsur kesalahannya,” ujar Alhaidary, sembari menunjukkan bukti kertas penyewaan mobil yang ditandatangani oleh Suhadi dan Suratman.
Sementara itu, sidang kemarin adalah agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas keberatan kuasa hukum Suhadi, terkait surat dakwaan. Dimana ada empat poin tanggapan yang dibacakan oleh JPU Supriyadi Ahmad, SH.
Poin pertama bahwa keberatan kuasa hukum Suhadi, terkait pelimpahan perkara ke Pengadilan melanggar pasal 143 ayat 4 KUHAP, tidak begitu ditanggapi. Alasan JPU karena hal itu bukan termasuk keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP.
Kedua tentang tidak sahnya penahanan, menurut Supriyadi Ahmad, penahanan terhadap Suhadi sudah sesuai dengan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP. “Bunyinya penahanan tersebut hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan mau pemberian bantuan dalam tindak pidana,” jelas Supriyadi Ahmad.
Ketiga tentang kompetensi relatif. Dimana dijelaskan bahwa locus delictie secara jelas, dalam surat dakwaan adalah Jalan Raya Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bukan di tempat lain. Sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini.
Terakhir adalah terkait keberatan karena menganggap bahwa surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, menurut JPU bahwa pembuatan surat dakwaan telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.
“Dengan itu, kami menyimpulkan bahwa dakwaan yang kami buat sudah cermat, lengkap dan jelas. Oleh karena itu, kami meminta kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan kami sudah jelas, cermat dan lengkap. Menetapkan bahwa keberatan penasehat hukum Suhadi tidak bisa diterima. Menyatakan menerima tanggapan JPU dan menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Suhadi,” papar Supriyadi.(agp/aim)