Dosen UM Dituntut 2 Tahun

MALANG POST – Dua dosen Universitas Negeri Malang (UM) mengeluh dan merasa dikorbankan. Keluhan begitu mendalam itu diungkapkan dua dosen, Sutoyo dan Abdulloh Fuad, ketika dituntut masing-masing 2 tahun, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat FMIPA UM, 2009 lalu.
Gambaran di atas terungkap dari sidang kasus nomor perkara 94/Pid.Sus/2012/PN Sby di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Jl. Raya Juanda, Senin sore. Sidang dipimpin majelis Hakim Anotonius Simbolon SH MH dengan anggota Hj Titik Tejaningsih SH MH dan Gatot Noerjanto SH MH.
‘’’Kenapa saya dituntut lebih tinggi dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Padahal, panitia itu berada di bawah bentukan PPK,’’ ujar Sutoyo kepada Malang Post usai sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi UM yang merugikan negara Rp 14,6 miliar di PN Tipikor.
Sidang dengan agenda tuntutan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rustiningsih SH dan digantikan Ari Kurniawan SH ini, berjalan tidak lebih dari 7 menit saja. Semula sidang diagendakan mulia pukul 10.00 WIB tetapi molor dan baru dimulai pukul 14.46 WIB. ‘’Sidang dilanjutkan kembali Senin 15 Juli 2013,’’ ujar hakim Simbolon sembari mengetokan palunya dua kali.
Sutoyo tidak merinci secara pasti arti ungkapan dirinya dikorbankan dalam kasus ini. Tetapi, Sutoyo dan juga Fuad merasa menjadi korban karena tuntutan terhadap dirinya dirasa lebih tinggi ketimbang dosen Andoyo, selaku PPK yang 17 Juni lalu hanya dituntut 1,5 tahun.
‘’Logikanya kalau tuntutan PPK hanya 1,5 tahun maka tuntutnan untuk saya sebagai sekretaris lelang dan Pak Fuad sebagai ketua panitia lelang lebih rendah dari PPK. Ada apa ini? Kenapa saya dijadikan korban,’’ kata Sutoyo, yang mengancam akan membeberkan semua ketimpangan tuntutan ini dalam jawaban 15 Juli mendatang.
Sementara itu dari data yang dihimpun Malang Post menyebutkan, dalam sidang lanjutan 15 Juli mendatang, besar kemungkinan Sutoyo akan membeberkan ulang perjalanan kasus, yang menimpa perguruan tinggi terkemuka di Malang tersebut.
Karena dalam perjalanan sidang selama 6 bulan di Tipikor, JPU tidak mampu membuktikan dia dan Fuad melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berkelanjutan, yang berakibat kerugian negara sebesar Rp 14,6 miliar.
Bahkan, ketika majelis hakim beberapa kali minta kepada JPU agar dilakukan konfrontir terhadap semua saksi-saksi seperti Clara Mauren, Mindo Rosalina, Rektor UM, Purek II UM, Subur Triono dan yang lainnya, JPU pun tidak mampu memenuhinya.
‘’Padahal LPSK telah memberi keleluasaan untuk menghadirkan saksi-saksi kunci ini. Tapi, kenapa giliran majelis hakim minta dikonfrontir tidak kunjung dipenuhi JPU. Ingat, keadilan bukan barang bisnis, tetapi hak semua warga negara,’’ kata Sutoyo.
Dalam tuntutannya yang dibacakan JPU Ari Kurniawan menyebutkan Sutoyo dan Abdulloh Fuad tidak terbukti melanggar pasal 2 UU Tipikor tentang tindakan memperkaya diri sendiri yang berakibat kerugian negara.
Tetapi, JPU menilai Sutoyo dan Abdulloh Fuad terbukti melanggar pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selain dituntut hukuman 2 tahun penjara, keduanya juga didenda masing-masing Rp 50 juta serta mengembalikan uang negara masing-masing Rp 19 juta dan Rp 15 juta.
Sidang yang disaksikan banyak pengunjung, Senin sore kemarin, seharusnya akan diteruskan sidang jawaban Andoyo SIP MM, selaku PPK yang 17 Juni lalu dituntut 1,5 tahun. Tetapi, karena kuasa hukum Andoyo beralasan belum siap akhirnya, Andoyo yang juga hadir di Tipikor memilih pulang lebih dahulu dan tidak mengikuti sidang tuntutan rekan sejawatnya. (has/avi)