Wahab Polisikan Panitera PN Kepanjen

SINGOSARI – Juru sita PN Kepanjen kembali melakukan eksekusi kemarin pagi. Kali ini sebuah lahan dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Singosari no 53, menjadi sasarannya. Meski proses eksekusi berjalan tanpa hambatan, namun pihak termohon Abdullah melalui kuasa hukumnya Abdul Wahab Adhinegoro SH MH tetap tidak terima.
Bahkan pagi ini dia berencana akan mempolisikan panitera PN Kepanjen, karena diduga membuat surat pemohon eksekusi palsu.
“Kami sering berkirim surat kepada pemohon. Saat kami cocokan surat pemohonan ekseskusi yang ditunjukan oleh panitera, ternyata tanda tangannya tidak sama,” ujar Wahab sapaan akrabnya kepada wartawan.
Meski kuasa hukum bersi keras tidak terima eksekusi, tidak mengurungkan niat juru sita untuk melakukan tugasnya untuk mengeksekusi. Didampingi Kapolres Malang, AKBP Adi Deriyan Jayamarta, juru sita akhirnya melakukan eksekusi. Saat eksekusi, 230 petugas gabungan disiagakan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.   
Satu per satu, barang yang berada di dalam bangunan dipergunakan untuk Warung Raya itu dikeluarkan. Hingga akhirnya proses eksekusi tersebut berjalan lancar. “Saya menghormati keputusan pengadilan. Tapi temuan saya dugaan surat permohonan eksekusi palsu, tetap saya akan laporkan ke Polres besok (hari ini),” kata Wahab.
Dia menceritakan, pada mulanya lahan tersebut milik KH Masjkur. Masjkur, berteman dengan Abdullah sudah cukup lama. Hingga keduanya terjalin kesepekatan sewa menyewa atas lahan tersebut. “Jadi, klien kami menyewa lahan ini, bukan asal pakai saja. Tiap tahun klien kami selalu membayar sewanya,“ terang Wahab.
Setelah menyewa lahan tersebut, Abdullah mendirikan bangunan yang dipergunakan untuk warung yang disetujui oleh Masjkur. “Saat itu, sayaratnya harus dibangun Musala di warung tersebut agar pembeli dan warga sekitar bisa salat. Hal itu, disetujui oleh klien kami, hingga bangunan warung itu berdiri,” ucapnya.
Sengketa mulai terjadi pada  awal tahun 2006 silam. Saat itu, kata Wahab pemilik lahan meminta kliennya untuk mengosongkan bangunan warung tersebut. Namun, permintaan itu ditolak Abdullah, karena masih mempunyai hak atas bangunan tersebut. Hingga sengketa ini sampai ke meja hijau dan dilakukan eksekusi kemarin
Sementara itu, perwakilan PN Kepanjen enggan berkomentar lebih banyak terkait dugaan pembuatan surat permohonan eksekusi yang palsu. “Kami hanya melaksanakan ekseskusi sesuai permintaan pemohon. Eksekusi ini telah sah dan mempunyai kekuatan hukum,” terang juru sita PN Kepanjen, Ali Mukson SH di tempat yang sama.
Dia mengungkapkan, eksekusi itu bernomor W-14U35/586/HK 02/VI/2013 dan nomor perkara 103/Pdt.G/2009/PN Kpj. “Bisa dicek kevalidan nomor perkaranya di website maupun datang langsung ke PN Kepanjen. Jadi proses eksekusi ini sudah sesuai prosedur yang berlaku,” yakinnya.
Sedangkan kuasa hukum pemohon KH Masjkur, Ahmad Siswanto SH eksekusi ini sudah sesuai dengan keinginan kliennya. “Jadi, surat permohonan eksekusi tersebut asli. Kami memang menolak permintaan termohon, yang menginginkan melakukan ganti rugi ataupun mebeli lahan ini,” katanya. (big/aim)