Caleg Sementara , Dilaporkan Selingkuh

MALANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mendapat 13 pengaduan masyarakat terhadap 508 orang yang masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) DPRD Kota Malang. Salah satu laporan masyarakat  yang diterima lembaga penyelenggara pemilu itu yakni adanya salah seorang caleg sementara yang diduga pernah berselingkuh.
Ketua KPU Kota Malang, Hendry ST MT mengatakan, hanya enam pengaduan atau laporan masyarakat dari sekian banyak laporan yang bisa ditindaklanjuti. Sedangnakn tujuh laporan lainnya tidak ditindaklanjuti.
“Enam laporan yang ditindaklanjuti karena pelapor menyertakan identitas diri berupa fotokopi KTP atau surat bukti diri lainnya. Sedangkan tujuh laporan lainnya tidak ditindaklanjuti karena pelapor tidak menyertakan keterangan atau bukti diri dalam laporannya,” jelasnya.
Hendry menegaskan, pihaknya tidak menanggapi laporan tak beridentitas karena menghindari adanya fitnah. Sejak awal, pihaknya sudah mengimbau masyarakat bahwa mengirim laporan terhadap DCS disertai KTP atau identitas diri lainnya.
Ia merinci, dari enam DCS yang diadukan itu terdapat berbagai dugaan yang harus diklarifikasi ke parpol asal masing-masing caleg sementara yang diusung. Diantaranya kasus dugaan selingkuh, dugaan ijazah palsu, tak bermasyarakat dan seorang lagi dilaporkan dengan dugaan masih tercatat sebagai PNS aktif di Pemkab Malang. Selain itu terdapat laporan adanya anggota dewan yang belum mundur dari dewan karena nyaleg lewat partai lain.
Khusus DCS yang diduga terlibat perselingkuhan tidak diungkap identitasnya karena pertimbangan etika.  Hendry hanya menyebut, DSC yang dilaporkan dengan dugaan selingkuh adalah seorang pria.”Terhadap semua laporan masyarakat itu pasti kami minta klarifikasi ke parpol asalnya masing-masing. Batas waktu klarifikasi yakni pada 16 Juli mendatang,” jelasnya.
Jika parpol asal DCS   yang dilaporkan tidak memberi klarifikasi sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka laporan masyarakat dianggap benar. Setelah itu, KPU pun langsung melakukan berbagai verifikasi lapangan.
Hendry mencontohkan untuk kasus dugaan ijazah palsu akan dilakukan verifikasi  ke sekolah asal. Tujuannya untuk membuktikan apakah laporan masyarakat benar atau tidak. Untuk diketahui, sebelumnya KPU Kota Malang mengumumkan DCS pada Juni lalu. Masyarakat dipersilahkan memberi laporan resmi terhadap DCS yang diumumkan secara terbuka itu. (van/nug)