Notaris Dipolisikan, Tanah Akordion Disegel

MALANG -  Satreskrim Polres Malang Kota bergerak cepat untuk menyelidiki kasus jual beli tanah milik almarhumah Tirah di Jalan Akordion Utara Malang. Akhir pekan kemarin, beberapa ahli waris tanah itu, dimintai keterangan di Unit Pidana Khusus (Pidsus). Pemeriksaan tersebut, berkaitan dengan pengaduan yang sudah diajukan para ahli waris, akhir Juni lalu. Informasi yang didapat Malang Post, para ahli waris ini mengadukan notaris Luluk Wafiroh, SH, SpN karena dianggap melakukan beberapa pelanggaran hukum. Untuk pengajuan pidana ini, para ahli waris ini juga menunjuk Suwito Wijoyo SH sebagai kuasa hukumnya.
“Sesuai dengan laporan kami, notaris Luluk dilaporkan karena melakukan penipuan dan penggelapan, dan membuat akta palsu. Pasalnya, 378 dan atau 372 KUHP serta 263 dan atau 266 KUHP,” tutur Dicky Sulaiman, perwakilan ahli waris kemarin.
Dia mengatakan, permasalahan jual beli ini terpaksa dilaporkan ke polisi karena tidak ada itikad baik dari pihak pembelinya, Andrian Handoko, warga Jalan Brigjen S Riadi Malang yang diwakilkan kepada notaris Luluk.
“Karena itu pula, tanah seluas 6.313 m2 milik almarhumah Tirah yang sekarang dimiliki oleh lima ahli warisnya, untuk sementara disegel dan dibajak oleh para ahli waris untuk ditanami jagung,” paparnya.
Sayangnya, Sabtu (13/7) malam, para ahli waris sempat nyaris bentrok dengan empat orang tak dikenal yang tiba-tiba datang ke tanah yang sedang digarap tersebut. Mereka lantas meminta ahli waris untuk tidak meneruskan menggarap tanah karena mengklaim ‘bosnya’ sudah membayar lunas tanah itu untuk pembangunan perumahan North Point Residence.
“Empat orang itu datang dan menyetop pekerjaan kami membajak tanah. Mereka bilang disuruh pak Andrian untuk menghentikan penggarapan tanah, bila tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” lanjut  Didik Wibowo, anak Lasmini, salah seorang ahli waris.
Direktur Pemasaran Woodland Property (pengembang North Point Residence), Agus mengaku tidak tahu perselisihan itu.
Sementara itu, Luluk yang dikonfirmasi mengaku laporan para ahli waris itu salah. “Seharusnya digugat di PN Kota Malang karena mereka minta batal. Jadi harus gugat akta saya untuk dibatalkan. Semua ahli waris sudah tanda tangan dan sudah menerima uang. Dan masalah ini adalah masalah perdata, bukan pidana karena tidak ada pemalsuan,” terangnya.
Notaris yang berkantor di Jalan Cengger Ayam Malang itu juga menegaskan, para ahli waris menolak pelunasan tanah seharga Rp 515.000 per meter karena harga menjadi Rp 1 juta per meter.
“Kalau ada isu harga Rp 1 juta, minta saja kepada yang menjanjikan harga Rp 1 juta,” tegasnya.
Hal senada juga diucapkan kuasa hukumnya, Hamka SH. “Silahkan saja proses hokum berjalan karena kami juga memiliki bukti-bukti yang kuat,” paparnya. (mar)