Nasabah Tuntut Ditutup, BPF Akui Sudah Urus Izin

MALANG - Sejumlah nasabah PT. BestProfit  Futures (BPF) Malang mendatangi kantor Satpol PP Kota Malang, kemarin. Mereka mendesak perusahaan perdagangan berjangka komoditi itu ditutup pasca berakhirnya izin gangguan (HO) yang dimiliki.  Di kantor Satpol PP, perwakilan korban BPF itu ditemui oleh Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, M Yusuf. Mereka meminta penjelasan terkait tindakan  yang diberikan kepada BPF lantaran HO yang dimiliki telah berakhir sejak 8 Juli 2013.  “Hari ini (kemarin), kami mengawal surat dari BP2T tentang izin gangguan BPF yang telah habis masa berlakuknya. Kami ke sini untuk mempertegas tindakan apa yang akan dilakukan Satpol PP,” jelas Gatot Priambodo, salah seorang nasabah.
Mereka berharap operasional BPF harus diakhiri karena sudah tak memiliki HO lagi. Sayangnya, Kepala BP2T, Suharyono belum berhasil dikonfirmasi terkait izin HO BPF. Namun dalam surat resmi BP2T yang dimiliki korban dan dikirim ke Satpol PP, disebutkan bahwa izin HO BPF telah berakhir 8 Juli lalu. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, M Yusuf membenarkan tentang surat dari BP2T itu. Yusuf memastikan pihaknya baru saja menerima surat itu. Namun demikian, manajemen BPF segera dipanggil untuk dimintai penjelasan.  “Kami segera memanggil manajemen BPF dan akan dibawa dalam sidang tipiring 28 Agustus mendatang,” jelasnya.
Sementara, pihak BPF yang diwakili kuasa hukumnya, Djoko TriJahjana, SE, SH menegaskan kliennya sudah mengurus semua perizinan yang dibutuhkan. “Intinya, kami sudah melayangkan perpanjangan izin pendukung, seperti HO kepada BP2T. Nomor 10/PT.BPF/D/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 lalu. Yang artinya, sebulan sebelum HO kami dinyatakan habis, sudah kembali diurus,” terangnya. Menurutnya, yang terpenting dalam operasional BPF adalah izin principal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2011. “Perpajangan izin pendukung seperti HO itu sudah berulangkali kami tanyakan kepada BP2T,” tegas dia.
Disinggung tentang desakan nasabah agar BPF ditutup karena izin HO-nya sudah habis, Djoko justru mempertanyakannya. “Atas dasar apa perusahaan ditutup. Kalau memang izinnya kurang, kami kan bisa dihubungi. Selama ini, kami berusaha tidak melanggar aturan dalam perizinan.. Kami justru juga menuntut hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dalam perizinan,” urainya. Pria ini malah mewanti-wanti untuk tidak ada ancaman menyegel kantor BPF. “Kalau sudah disegel, berarti ada pelanggaran izin yang kami lakukan. Padahal, semuanya kami urus sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Djoko. (van/mar)