Gugat ke PTUN, Ijazah Unikan Terancam Illegal

MALANG - Konflik di tubuh Universitas Kanjuruhan (Unikan) Malang kembali memanas. Kubu mantan Rektor Unikan, DR. Hadi Sriwijana MM melawan. Melalui salah satu pendiri Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Malang, Drs H Muhammad Amir Sutejo SH, M.Pd, mereka menggugat Menteri Hukum dan HAM RI terkait
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013. Mereka meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan surat keputusan tersebut.
Alasannya, keputusan itu bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar berdirinya Unikan yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-55.HT.01.03 TH 2007 pasal 9 ayat 2 yang berbunyi pengurus PPLP-PT diangkat oleh anggota perkumpulan melalui rapat anggota perkumpulan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat dipilih kembali. “Untuk itu, kami meminta beberapa hal kepada Ketua PTUN Jakarta untuk mengabulkan gugatan klien kami,” kata Sumardhan SH, kuasa hukum Amir Sutejo. Selain mengabulkan gugatan itu, pihaknya juga meminta PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013.
“Kami juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mencabut surat keputusan yang sudah dibuatnya itu,” tegasnya. Menurut dia, tergugat yakni Menteri Hukum dan HAM RI mengetahui adanya konflik internal di Unikan sehingga seharunys sebagai pemerintah yang baik, tidak langsung menerbitkan surat keputusan Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013.  “Mereka dulu pernah mengatakan belum mengeluarkan surat keputusan itu dengan alasan memegang prinsip kehati-hatian. Namun nyatanya, tetap dikeluarkan. Seharusnya, Menteri Hukum dan HAM RI meminta kepada Unikan untuk menyelesaikan terlebih dulu konflik tersebut,” tegas dia.
Masih menurutnya, yang membahayakan nanti adalah bila pihak PTUN Jakarta memenangkan gugatan itu, bakal berimbas kepada  mantan mahasiswa Unikan yang baru lulus tahun ini. Ijazah 674 mahasiswa lulusan S1 Unikan tertanggal 6 April 2013 lalu ditandatangani oleh rektor yang baru, DR. Pieter Sahertian sedangkan iazah 400 lulusan S2 Unikan tertanggal 7 April 2013 masih ditandatangani oleh rektor lama, DR. Hadi Sriwijana MM. “Kalau kami memenangkan gugatan ini, sama juga bila ijazah 674 mahasiswa lulusan S1 ini gugur demi hukum atau illegal. Sebagai bukti, kami juga sudah mengirimkan surat ke Badan Kepegawaian Daerah di Jawa Timur, agar tidak menerima ijazah mantan mahasiswa Unikan yang melamar sebagai PNS,” pungkas Sumardhan. (mar)