Pelototi Restoran Tak Berizin

Setelah menghentikan aktifitas pembangunan Ocean Garden, Jalan Trunojoyo, pasca kebakaran, kini Satpol PP Kota Malang melakukan pengawasan rutin.
Klarifikasi untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan manajemen Ocean Garden pun dilakukan dalam pekan ini. Jika melanggar, langsung dilimpahkan dalam sidang tipiring pada 28 Agustus.
Kepala Satpol PP Kota Malang, DR Handi Priyanto AP, MSi mengatakan, setelah menghentikan aktifitas pembangunan Ocean Garden pasca kebakaran, kini pihaknya meningkatkan pengawasan.
Petugas penegak perda itu melakukan patroli di sekitar Ocean Garden. Tujuannya agar manajemen Ocean Garden tidak melanjutkan pengerjaan atau pembangunan lanjutan pasca dihentikan.
‘’Dalam minggu ini, kami mulai melakukan klarifikasi kepada manajemen Ocean Garden terhadap izin yang dimiliki. Dari klarifikasi inilah akan diketahui jenis pelanggarannya,’’ jelas  Handi.
Mantan camat Blimbing ini mengatakan, jika terbukti melakukan pelanggaran maka langsung  dilanjutkan dengan pembuatan berita acara perkara (BAP).  Setelah semua berkas lengkap pasti dibawa ke sidang tipiring.
‘’Kalau terbukti melakukan pelanggaran, pasti disidangkan di sidang tipiring pada 28 Agustus mendatang. Hakim yang akan menetapkan  sanksi jika memang terdapat pelanggaran,’’ jelasnya.
Seperti diberitakan Malang Post sebelumnya, Ocean Garden diduga telah melakukan tiga pelanggaran perda sekaligus. Yakni Perda 16 tahun 2007 tentang HO atau izin gangguan, Perda 4 tahun 2012 tentang IMB dan Perda 11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata.
Tiga pelanggaran itu terungkap pasca Ocean Garden di Jalan Trunojoyo terbakar pada Minggu (11/8) pekan lalu. Berbagai pelanggaran tersebut dibeber oleh Pemkot Malang.
Disisi lain, Satpol PP menjadwalkan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hari ini. Tujuannya untuk mengidentifikasi restoran lain  yang tak memiliki izin berupa sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) restoran. Ini karena, semua restoran wajib memiliki sertifikat TDUP restoran.  Namun sebelum mendapat sertifikat TDUP restoran, pemilik restoran wajib mengurus rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
‘’Jadi dalam koordinasi itu akan diidentifikasi restoran mana saja yang belum memiliki izin. Kita akan pilah sesuai masing-masing ruas jalan dan identifikasi satu per satu,’’ kata alumnus STPDN ini.
Koordinasi bersama SKPD terkait  untuk memudahkan identifikasi restoran yang belum memiliki izin. Sebab sebelumnya, Satpol PP hanya mendapat data restoran yang sudah memiliki izin.
‘’Karena itu harus diidentifikasi bersama SKPD terkait,’’ pungkas mantan Kabid Operasional dan Pengawasan Satpol PP Kota Malang itu. (van/avi)