Bos PT. HMH Digugat di PN Tuban

Perseteruan antara Direktur Utama PT. Hardlent Media Husada (HMH), Dr FM Valentina SH, M Hum dengan mantan suaminya, dr. Hardi Soetanto tidak hanya dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, namun juga sampai ke PN Tuban.
Melalui pengadilan tersebut, Hardi menggugat mantan istrinya itu terkait pembatalan perjanjian nikah. Alasannya, dia memiliki bukti kuat atas perjanjian nikah keduanya, tidak teregister di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Padahal, sebelumnya, tanggal 1 Mei 2012, keduanya sudah mendaftarkan surat perjanjian nikah di depan notaris Eko Handoko Wijaya SH, kepada kantor catatan sipil Tuban.  “Kami yakin ini akal-akalan Dr Hardi untuk merekayasa hal ini. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi munculnya gugatan pembatalan perjanjian yang sudah terdaftar,” tegas Sutrisno SH, kuasa hukum Valentina kemarin.
Dia mengakui baru mengetahui hal ini, dari beberapa informasi yang ada di PN Tuban. Informasi yang diterimanya, muncul surat Nomor 477/359/414.060/2013 tanggal 22 April 2013. Bahwa surat perjanjian nikah yang sudah didaftarkan tidak teregister. “Jelas kami terkejut karena di surat catatan sipil Tuban, sudah diketahui dan ditandatangani oleh kepala kantor catatan sipil Tuban, Liliek Saidah SE, MM,” lanjutnya sambil menunjukkan surat tersebut.
Menurutnya, hal ini aneh dan ajaib.  Dari informasi tambahan yang didapat Sutrisno, data pencatatan perkawinan Hardi dan kliennya dirobek oleh Hardi sendiri. “Ada yang tahu saat surat itu dirobek oleh Hardi,” tegas dia. Sebab itu, masih menurutnya, rekayasa ini harus dimintai pertanggungjawaban, ditelusuri dan diselidiki sebab dianggap merupakan pelecehan dan patut menjadi perhatian semua pihak.
“Pihak terkait harus mengembalikan data-data yang sebenarnya. Kami berupaya agar kasus tersebut jangan direkayasa apalagi sampai melibatkan pejabat pemerintahan. Buktinya, kami sudah memberikan jawaban atas gugatan yang sudah dilayangkan tersebut,” ungkap pengacara senior itu.
Yang pertama gugatan tersebut sudah diajukan di PN Kota Malang dan  terdaftar dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/2012/PN.Mlng yang isinya gugatan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena penggugat (Hardi) tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. “Dengan kata lain, perjanjian nikah yang dibuat di hadapan notaris Eko Handoko nomor 200 tentang perjanjian nikah tanggal 8 Juli 1994 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat,” pungkasnya. (mar)