P2TP2A Berikan Pendampingan Korban Pemerkosaan

MALANG – Kasus pemerkosaan dan pencabulan di Kabupaten Malang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap minggunya, hampir selalu ada laporan yang masuk ke Polres Malang. Untuk mengantisipasi dampak dari itu semua, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ikut memberikan pandampingan kepada mereka.
Tahun 2012 lalu, jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan yang terjadi di Kabupaten Malang mencapai 234 kasus. Tidak semua kasus itu ditangani atau dilakukan pendampingan P2TP2A karena berbagai alasan. Tahun lalu, ada sekitar 60 kasus yang dilakukan pandampingan P2TP2A.
“P2TP2A aktif untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak atau perempuan korban pemerkosaan dan pencabulan. Belakangan memang kasus yang terjadi cukup banyak,” kata Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Pantjaningsih Sri Rejeki kepada Malang Post, kemarin.
Seperti yang diberitakan Malang Post sebelumnya, hampir setiap pekannya selalu ada kasus pemerkosaan dan pencabulan. Rata-rata korbannya anak di bawah umur yang masih duduk dibangku sekolah.
Terakhir ada bapak yang sudah memiliki anak melakukan pencabulan kepada keponakannya yang menginap dirumahnya beberapa waktu lalu. Ada pula anak yang masih berstatus pelajar sudah melakukan hubungan intim dan langsung terus terang kepada sang ibu anak perempuan yang ditidurinya melalui SMS.
“Sekarang ini, P2TP2A juga tengah melakukan pendampingan kepada korban pemerkosaan yang dilakukan dua temannya. Kami masih menelusurinya,” terangnya.
Dijelaskannya, di satu sisi banyaknya laporan pemerkosan dan pencabulan karena sudah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan adanya korban pemerkosan dan pencabulan itu. Tapi disisi lain, angkanya cukup mengkhawatirkan.
“Agar tidak terjadi hal-seperti itu, keluarga menjadi perlindungan bagi putra-putrinya,” tambahnya.
Seperti diketahui, P2TP2A Malang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. (aim)