Sertifikat Tanah Akordion Diduga Digandakan, Ancam Unjuk Rasa

Berlarut-larutnya penyelesaian jual beli tanah Jalan Akordion seluas 6.313 m2 milik almarhumah Tirah, membuat para ahli warisnya berang. Kamis (5/9) nanti, para ahli waris dan keluarganya bakal melakukan unjuk rasa ke Kantor Pertanahan Kota Malang di Jalan Danau Jonge, Sawojajar dan kantor notaris Luluk Wafiroh, SH, SpN di Jalan Cengger Ayam. Didik Wibisono, salah satu keluarga ahli waris mengungkapkan, jalan ini juga ditempuh agar proses penyidikan laporan penggelapan sertifikat nomor 1714 yang dilakukan Luluk di Satreskrim Polres Malang Kota cepat selesai.
“Selain kami melaporkan Luluk ke polisi, kami juga melakukan unjuk rasa ke kedua tempat tersebut,” paparnya. Dia berharap, dengan aksi unjuk rasa damai ini, polisi juga akan profesional dan cepat dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan. “Jujur saja, selama ini rasanya penyidikan lama sekali. Padahal keluarga kami menunggu bagaimana sertifikat itu bisa kembali,” lanjut dia. Khusus demo yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Malang, warga Perum Ardimulyo, Candirenggo, Singosari tersebut mengungkapkan bila instansi ini juga harus bertanggungjawab terhadap keluarnya sertifikat hingga ke tangan Luluk.
“Kami ingin mereka, khususnya Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), Suri Hadiyanto bertanggungjawab terhadap lepasnya sertifikat tersebut kepada Luluk, 9 Januari 2013 lalu. Padahal, ketika itu, sertifikat masih dititipkan kepada dia karena pembayaran belum selesai,” urai anak Lasmini, salah seorang ahli waris itu. Sebab itu, Didik yang juga dilaporkan oleh Andrian Handoko, pemilik perumahan North Point Residence karena dianggap merusak lahan tanah sengketa itu, mengaku akan menghadapi pemeriksaan polisi hari ini. “Kami juga bangun posko di tanah tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Suwito Wijoyo SH, kuasa hukum para ahli waris, sertifikat yang diakui Andrian berada di tangannya, memaparkan bila ada dugaan sertifikat itu digandakan oleh orang lain untuk meminjam sejumlah uang di salah satu BPR di Malang. “Ada informasi yang masuk tentang penggandaan sertifikat itu dan digunakan untuk meminjam uang. Kami lacak ke BPR yang dimaksud, ternyata memang benar itu sertifikat tanah Akordion yang sedang bermasalah. Hanya saja, asli atau tidaknya sertifikat itu, masih kami dalami,” papar Wito, panggilannya.
Menurutnya, kalau memang penggandaan itu terbukti, dia bakal mempolisikan pihak-pihak yang memanfaatkan hal itu. Seperti, penggandanya, pengutangnya hingga ke BPR tersebut. Sementara itu, Andrian yang kemarin mendatangi Mapolres Malang Kota mengaku tidak mempermasalahkan bila ahli waris akan mendirikan posko di tanah tersebut. “Kalau itu dilakukan, pasti kami bongkar karena itu tanah saya. Sudah saya beli lunas,” ujarnya didampingi pengacaranya, Edo Bambang, SH. Yang menarik, mereka juga tidak melaporkan Luluk ke polisi karena penggelapan uang pembayaran tanah tersebut, meskipun sebelumnya, Edo mengaku akan melaporkan notaris tersebut karena tidak menyerahkan uang senilai Rp 1,7 miliar untuk dititipkan sebagai uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Kota Malang. (mar)