Suhadi Dipenjara 18 Bulan

MENUNDUK: Suhadi menundukkan kepala saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan.

KEPANJEN – Kasus tuduhan penipuan dan penggelapan mobil yang diarahkan kepada M. Suhadi SE MAP, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, kemarin sudah memasuki masa tuntutan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Politisi PDI-P tersebut, dituntut selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.  Jaksa Penuntut Umum, Supriyadi Ahmad mengatakan, tuntutan yang dijatuhan kepada Suhadi tersebut, karena beberapa pertimbangan. Petama, Suhadi terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sesuai pasal 372 KUHP.  Kemudian perbuatannya yang dianggap meresahkan masyarakat. Lalu selalu berbelit-belit ketika memberikan keterangan saat persidangan.
“Berdasarkan keterangan saya di atas, maka menjatuhkan terdakwa Suhadi dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ungkap Supriyadi Ahmad. Selama mendengarkan pembacaan tuntutan, terdakwa Suhadi yang mengenakan baju safari warna cokelat ini hanya tertunduk. Kedua tangan disimpukan di atas paha. Dia sama sekali tidak melihat ke atas atau ke samping. Baru setelah sidang selesai, Suhadi baru mengangkat kepala.  Sementara M.S Alhaidary, SH, MH, salah satu pengacara Suhadi, menganggap bahwa tuntutan jaksa biasa saja. Sebab, menurutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkara yang dihadapi oleh kliennya (Suhadi, red) bermula dari tukar menukar barang bergerak berupa mobil.
Dimana itu adalah merupakan hubungan hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 1541 – 1546 KUH Perdata. “Dimana bermula dari barang (mobil, red) milik Suratman (pelapor, red) yang tidak dikembalikan karena digadaikan. Dan Suratman sebelumnya sudah minta ganti rugi mobil baru yang disanggupi oleh Suhadi, sesuai dengan surat pernyataan. Tetapi, belum sempat dipenuhi Suhadi sudah dilaporkan dan ini namanya adalah wanprestasi,” terang Alhaidary. Dilanjutkan dia, kalaupun perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti, tetapi itu bukan perbuatan pidana. Sehingga sesuai pasal 191 ayat 1 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum. (agp/mar)