Hardi Didampingi Mantan Menkumham

MALANG - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menjadi kuasa hukum dr Hardi. Yusril mendampingi dr Hardi dalam kasus pidana 266 KUHP, terkait keterangan palsu dalam akta otentik. Ini persoalan pidana, setelah sebelumnya juga terkait persoalan hukum yang berhubungan dengan DR FM Valentina SH, M.Hum, mantan istrinya.
Yusril sendiri datang ke Pengadilan Negeri Malang sekitar pukul 11.00, seperti advokat. Sedangkan sidang sendiri, baru digelar sekitar  pukul 16.00 hingga sekitar pukul 19.00. Selama menunggu sidang, mantan menteri sekretaris negara itu, nongkrong bersama wartawan di warung kopi pengadilan.
Kepada Malang Post, Yusril menyampaikan, sudah sejak tiga bulan dimintai menangani kasus ini. Akan tetapi, dia baru bisa hadir dalam persidangan, Selasa (18/9) kemarin. Dalam hal ini, Yusril ingin mendengar dan mendebat langung keterangan saksi ahli dari Universitas Brawijaya, DR Bambang Winarno SH, MH.
Bambang, termasuk saksi ahli yang memberatkan, yang mendorong kasus ini naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan di kepolisian. Padahal, menurut Yusril, jika Bambang cermat, maka sebenarnya kasus ini tak bisa naik sampai ke tingkat penyidikan bahkan hingga ke pengadilan.
‘’Menurut saya, tidak bisa naik ke penyidikan, karena terkait perkara perdata dan pidana. Masalah tentang susunan pengurus perseroan, pidana yang 266, dr Hardi dituduh memberikan keterangan palsu pada notaris,’’ urainya.
Padahal, kata Yusril, hal itu sesuai dengan rapat RUPS, dan sesuai undang-undang perseroan sudah sah. Telah melewati prosedur termasuk perubahan susunan pengurus.
RUPS sendiri bisa dihadiri notaris atau tidak. Jika notaris datang, maka akan ada berita acara RUPS. Jika notaris tidak datang, cukup dibuatkan notulen pemimpin rapat, notulen itu dibawa ke notaris, kemudian dibuatkan akte pengesahan hasil rapat.
‘’Kalau para pihak diperiksa dengan seksama, sebenarnya berat meningkatkan ke penyidikan karena alat bukti tidak cukup,’’ tegasnya.
Dia juga optimis menang dengan fakta hukum dan alat bukti. Termasuk juga dari keterangan polisi, yang didalamnya juga terdapat keterangan saksi ahli terkait kasus ini.
Yusril menilai sebenarnya polisi sempat ragu apakah kasus ini layak dipidanakan atau tidak. ‘’Begitu banyak ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik dalam rangka melalukan penyidikan perkara ini. Itu menunjukkan penyidik sejak awal agak ragu, apakah kasus ini layak dipidanakan atau tidak,’’ urainya.
Saksi ahli yang memberatkan adalah Bambang Winarno, sehingga Yusril memberi pertanyaan khusus. Yakni apakah  Bambang, sebelum memberikan keterangan ahli, sudah mempelajari dokumen terkait kasus ini atau belum. Atau memang hanya disodori penyidik.
‘’Kalau langsung disodori, bisa jadi dia digiring penyidik, terutama saya ingin tanya kaitan mengenai UU perseroan, prosedur penyelenggaraan RUPS dan bukti-bukti kepemilikan saham,’’ urainya.
Menurut Yusril, sebenarnya bukti kepemilikan saham tidak diatur dalam UU Perseoran. Namun diatur dan diserahkan anggaran perseroaan, dalam hal ini tidak mengatur secara spesifik bukti kepemilikan saham.
‘’dr Hardi ini dituduh tidak pernah menyetor saham. Padahal posisi dia perseroan tertutup, sebagai pendiri dan pemegang saham,’’ urainya.
Beberapa saham yang disetor, diputuskan harus dibayar terlebih dulu sebelum notaris menyerahkam ke Kemenkumham untuk disahkan. Dalam anggaran dasar perseroan (akta pendirian) tidak secara tegas disebutkan secara tegas bagaimana penyetoran saham. Kata dia, sedangkan dalam akta pendirian dikatakan bahwa saham yang dibayar lunas oleh pendiri.
‘’Jadi sudah menjadi bukti saham sudah disetor. Ahli Kemenkumham juga sudah memeriksa bukti-bukti formil. Jadi tidak mungkin Kemenkumham sahkan perseoran jika jumlah saham minimum sesuai UU perseroan belum disetor’’” tegasnya.
‘’Ada juga undangan ke komisaris untuk RUPS, namun malah mengirim kuasa hukum, ini kan aneh. Apakah Bambang membaca dokumen ini atau tidak? Kalau tidak baca, dia bisa digiring polisi,’’ terangnya.
Sementara itu, dr Hardi sendiri mengaku mendatangkan Yusril selaku mantan Menkumham. Selain itu, Yusril juga dianggap sangat memahami Undang-Undang Perseroan.
Untuk itu, Hardi yakin bahwa dirinya akan menang dalam kasus tersebut. ‘’Saya yakin menang, ada juga bukti undangan RUPS, jadi semua sudah memenuhi prosedur,’’ tegasnya kepada Malang Post. (ary/avi)