Divonis 10 Bulan Penjara, Suhadi Tidak Dibui

KEPANJEN – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Suhadi SE MAP akhirnya di vonis bersalah oleh Majelis Hakim, Bambang Sasmita SH, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, kemarin sore. Politisi PDIP itu di jatuhi hukuman kurungan penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan, dalam kasus tuduhan penipuan dan penggelapan mobil yang dilakukannya.
Vonis yang dijatuhkan itu, jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Supriyadi Ahmad yang menuntut selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan). Putusan itu merupakan ‘kado terakhir’ dari Ketua Majelis Hakim, Bambang Sasmita, SH. Sidang putusan kemarin adalah sidang terakhir Bambang Sasmita. Sebab ketua Pengadilan Negeri Kepanjen ini akan pindah tugas di PN Jakarta Barat mulai 20 September besok.
“Menimbang berdasarkan fakta yang ada dipersidangan, bahwa terdakwa Suhadi terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan. Dengan itu menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 10 bulan dikurangi masa penjara. Serta menetapkan mobil yang menjadi barang bukti, untuk dikembalikan lagi kepada korban Suratman,” papar Bambang Sasmita, dalam putusannya kemarin.
Sidang putusan kemarin, beda dengan sidang sebelumnya. Karena yang biasa dilakukan siang hari selepas salat dzuhur, namun kemarin sekitar pukul 16.15 dan kondisi sepi sidang baru dimulai. Padahal baik JPU maupun terdakwa Suhadi, sudah datang di PN Kepanjen, sejak siang.
Dalam sidang kemarin, Suhadi yang mengenakan pakaian safari warna coklat, dengan sepatu coklat dan kaca mata coklat, terlihat tegang. Beda dengan sidang tuntutan, yang terlihat diam menundukkan kepala. Beberapa kali kakinya terlihat gerak dan menoleh kanan-kiri.
Terlebih ketika Bambang Sasmita yang didampingi dua anggota hakim, Sutisna Sawati SH dan Riyono SH, mulai membacakan putusan. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu seakan tidak percaya kalau dirinya akan divonis 10 bulan kurungan penjara.
“Putusan yang kami bacakan itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Yaitu pertimbangan yang memberatkan karena merugikan orang lain dan sebagai anggota DPRD seharusnya menjadi panutan warga,” ujar Bambang.
Sayang, meski sudah ada putusan Suhadi kemarin tidak langsung dijebloskan ke dalam tahanan. Suhadi diberi waktu selama tujuh hari, karena baik kuasa hukumnya Rendra Supriyadi dan JPU menyatakan pikir-pikir terkait putusan itu.
“Memang tidak ada wewenang menahannya karena masih menyatakan pikir-pikir. Kalau setelah tujuh hari nanti, terdakwa menyatakan menerima maka Jaksa nanti yang bertugas untuk menjemput dan memasukkan ke dalam tahanan. Namun jika mengajukan banding, Pengadilan Tinggi (PT) yang berkewenangan apakah terdakwa ditahan atau tidak,” jelasnya.
Sementara itu, Suhadi melalui kuasa hukumnya, Rendra Supriyadi, menegaskan kalau pikir-pikir itu diambil, karena masih ada luhu (lubang hukum) untuk melawan atas putusan pengadilan terkait kasus pidana yang dinyatakan terbukti. “Karena menurut kami Suhadi itu seharusnya bebas demi hukum. Apalagi Suratman juga sudah mendapatkan barang serta uang.. Istilahnya dia membeli satu dapat dua. Jadi lubang hukum inilah yang akan tetap kami perjuangkan,” terang Rendra.(agp/aim)