Kadikbud Tak Mau Ikut Campur

MALANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Sri Wahyuningtyas, menyatakan bakal menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pihak berwajib. Yuyun, panggilannya, mengaku tak mau cawe-cawe persoalan antara korban dengan pihak komite, maupun sekolah bersangkutan.
Menurutnya, jika memang persoalan itu tidak bisa dikompromikan secara kekeluargaan, dia mempersilahkan bila memang pelapor memproses secara hukum.
‘’Itu antara pihak komite, sekolah dan Polresta (Polres Malang Kota). Yang menjadi persoalan sebenarnya, saya belum tahu karena barusan saja menerima laporan dari staf. Kami serahkan untuk diproses secara hukum, walaupun kalau bisa ya kekeluargaan,’’ ujarnya ketika ditemui di sela rapat paripurna bersama DPRD Kota Malang, siang kemarin.
Yuyun membeberkan, biasanya rapat komite sekolah yang melibatkan pihak sekolah dan wali murid, bukanlah forum terbuka bagi awak media. ‘’Yang ada dalam forum kan perwakilan sekolah dan wali murid untuk membicarakan program-program. Memang terbuka, tapi biasanya tidak ada wartawan,’’ urai wanita berjilbab ini.
Adanya kebijakan penghapusan pungutan sekolah bagi siswa SD dan SMP negeri se Kota Malang, memang masih menjadi kontroversi. Meski sudah disepakati, faktanya hingga kini kebijakan tersebut belum diaplikasikan secara nyata di lapangan. Masih banyak paguyuban sekolah yang menentukan besaran tarikan untuk biaya laboratoium hingga ekstra kurikuler.
Namun, Yuyun memaparkan, anggaran tersebut baru bisa cair bulan November depan. ‘’Realisasinya memang terhitung mulai September. Tapi, uangnya baru cair November. Walaupun banyak sekolah swasta yang menolak, kami tetap lanjut. Silahkan bila masing-masing yayasan punya kebijakan. Yang pasti untuk negeri, pungutan yang bersifat memaksa tidak boleh. Tapi kalau sumbangan bersifat sukarela boleh saja. Program ini biar berjalan dulu, nanti bisa kita evaluasi lagi,’’ jelasnya.
Hal itu sudah sesuai instruksi Wali Kota Malang, H Moch Anton yang menyerukan, agar pungutan tambahan yang biasa diberlakukan paguyuban sekolah dihentikan.
Karena dipastikan tambahan anggaran pendidikan senilai Rp 12 miliar yang digelontor Pemkot melalui dana APBD, cukup untuk mengcover pendidikan SD-SMP se Kota Malang. ‘’SBPP kita off-kan. Sumbangan sifatnya bebas, tidak ada tekanan. Kalau yang mau sodaqoh boleh seiklasnya,’’ serunya kepada Malang Post.
Seruan senada juga disuarakan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti. Dia berharap dalam prakteknya, tak ada lagi sekolah yang masih memaksakan pungutan tambahan kepada wali murid. ‘’Tidak boleh ada pungutan lagi. Dananya ada dan cukup kok. Jangan sampai menimbulkan kasus lagi,’’ tandasnya lugas. (tom/avi)