Polisi Belum Terapkan Pasal

MALANG- Hingga kemarin, penyidik Satreskrim Polres Malang Kota belum menerapkan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang cocok dalam kasus peliputan berujung kekerasan yang dialami wartawan Radar Malang, Imam Nasrodin, 26 tahun di SDN Kauman 1 Malang. Polisi mengaku masih membutuhkan keterangan banyak saksi untuk mendukung laporan ini. Usai memeriksa pemuda asal Tulungagung ini hingga menjelang dini hari kemarin, penyidik langsung melayangkan surat untuk memanggil beberapa saksi di sekolah tersebut. “Hari ini (kemarin), penyidik kami sudah mengirimkan surat panggilan ke saksi di SDN Kauman 1 yang tahu kejadian tersebut,” tutur Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Arief Kristanto SH, SIK.
Dia mengakui bila keterangan saksi ini sangat dibutuhkan untuk unsur pasal yang diterapkan nanti. “Keterangan itu nanti yang akan kami kaji hingga ditemukan pasal yang pas,” tegasnya. Mantan Kasatreskrim Polres Tuban itu tidak menampik bila anggotanya masih berpedoman pada pengaduan korban untuk menjerat pelakunya menjadi tersangka. “Sesuai pengaduan, sekolah itu dilaporkan melakukan pelarangan kebebasan informasi publik, delik pers karena melarang wartawan melakukan peliputan serta perampasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Masih kita lihat lagi nanti,” ujarnya.
Arief, sapaannya menambahkan, untuk menyelidiki perkara intimidasi wartawan ini, pihaknya membuat satu tim yang beranggotakan lima orang. Sedangkan pakar hukum Sumardhan SH mengatakan, polisi seharusnya menggunakan undang-undang khusus untuk menjerat pelaku kekerasan ini. “Kalau intimidasi seperti ini, jangan menggunakan KUHP namun lebih tepat menggunakan UU Pers karena sifatnya sudah lex spesialis,” paparnya. Seperti diberitakan sebelumnya, SDN Kauman 1 Malang diadukan ke Polres Malang Kota. Pelaporan ini buntut atas perlakuan kasar yang diterima Imam saat melakukan peliputan rencana demo di sekolah tersebut
terkait pungutan SBPP dan SPP. (mar)