19 Pejabat BRI Diduga Terima Gratifikasi

Warga perumahan Graha Dewata, kembali melakukan unjuk rasa ke kantor BRI Malang Kawi, kemarin siang. Kali ini, mereka tidak hanya datang untuk menagih janji bank tersebut, untuk menyelesaikan ‘penyanderaan’ 125 sertifikat. Mereka juga membawa daftar 19 pejabat BRI yang diindikasikan menerima gratifikasi tanah seluas 7.000 m3 dari PT. Dewata Abdi Nusa (DAN), developer perumahan Graha Dewata.
Tanah tersebut, terbagi dalam 32 kapling yang diberikan antara tahun 2004 hingga 2010. Penelusuran warga, 32 kapling tersebut masih berbentuk tanah. Namun patok tulisan BRI di tanah-tanah tersebut, menurut warga sudah tidak ada.
‘’Rentang waktu antara 2004 hingga 2010 itu, adalah masa pengucuran dana konstruksi dari BRI pada PT DAN sebesar Rp 22 miliar dengan jaminan 125 sertifikat rumah warga. Gratifikasi ini bahkan sudah diakui oleh Kepala Cabang BRI Malang Kawi, Sulaeman Tahe, saat pertemuan dengan Bank Indonesia Malang, dua minggu lalu,’’ ujar Abdul Azis, salah seorang warga.
Yang disayangkan, menurut dia, hingga kini, BRI Malang Kawi tidak juga melaporkan adanya dugaan gratifikasi tersebut ke BRI pusat ataupun pihak yang berwenang.  ‘’Artinya, BRI tahu ada tindak pidana korupsi di lembaganya namun tidak berbuat apa-apa,’’ tegasnya.
Dijelaskan dia, data gratifikasi berbentuk tanah itu ditemukan warga dari komputer milik PT DAN, sebelum diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, beberapa waktu lalu.
Sebagian tanah, masih dimiliki para pejabat BRI yang pernah berdinas di BRI Malang Kawi. Sebagian lagi sudah berpindah tangan atas nama orang lain.
Penemuan data dugaan gratifikasi ini, ditambahkan kuasa hukum warga perumahan Graha Dewata, Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum dan Sebastianus Subur SH, dalam waktu dekat dilaporkan ke Polda Jatim, Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
‘’Harus segera dilaporkan karena ini juga menyangkut masalah hak warga,’’ tegas Gunadi, panggilannya.
Dalam demo kemarin pula, warga juga mempertanyakan jawaban tertulis dari legal officer BRI Malang Kawi, Gusman Aresha dalam sidang gugatan perlawanan warga atas putusan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. ‘’Gusman menegaskan dalam jawaban tertulis itu, bila proses jual beli rumah warga dengan PT DAN, tidak sah dan merupakan pembelian yang melawan hukum. Ini dasarnya apa dia mengatakan begitu kalau buktinya tidak ada,’’  ungkap Gunadi.  
Yang menarik, ketika beberapa warga meminta ditunjukkan tiga sertifikat yang dijaminkan Direktur PT DAN, Dewa Putu Raka Wibawa, untuk kredit konstruksi ini, pihak BRI Malang Kawi mengaku, sertifikat tersebut tidak ada di tempat tersebut.
Sulaeman Tahe yang dikonfirmasi perihal dugaan gratifikasi tanah tersebut mengaku belum menerima data-data yang disampaikan warga perumahan tersebut.  Namun, pejabat yang baru enam bulan memimpin BRI Malang Kawi ini, mempersilahkan warga untuk melaporkan dugaan gratifikasi tersebut ke pihak yang berwenang.
‘’Kalau nanti ada yang terbukti menerima gratifikasi itu, pasti akan ada dari pihak internal kami, yang akan memeriksa dan memberi tindakan,’’ paparnya.
Tetapi dia juga menegaskan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi adanya dugaan gratifikasi tersebut. ‘’Kami juga menjanjikan akan mendatangkan pejabat BRI pusat,  minggu ketiga bulan Oktober depan untuk ikut membantu menyelesaikan apa permasalahan warga ini,’’ tutupnya. (mar)