Hakim Bebaskan Bos PT. HMH

MALANG - Kekhawatiran Sutrisno, SH, kuasa hukum Direktur Utama PT. Hardlent Media Husada (HMH), Dr FM Valentina SH, M Hum tentang masih adanya mafia hukum yang mengatur persidangan, terbukti kemarin. Dalam sidang tuntutan yang dibacakan JPU, Ari Kuswandi SH dua minggu lalu, terdakwa dr. Hardi Soetanto, dituntut hukuman satu tahun dan perintah untuk dipenjara. Namun dalam sidang putusan pasal 362 junto 367 KUHP kemarin, mantan suami Valent, panggilan bos PT. HMH ini, dinyatakan bebas dari dakwaan.  Namun, dalam putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Hari Widodo SH, barang bukti belasan sertifikat dikembalikan kepada Valent sebagai pemilik sah.
“Saya yakin ini ada permainan dari mafia hukum hingga membuat persidangan ‘masuk angin’. Sejak awal saya sudah memprediksi bila majelis hakim tidak akan berani menghukum terdakwa dengan berbagai alasan,” kata Sutrisno usai sidang di PN Kota Malang. Salah satu alasan yang dipakai hakim untuk membebaskan Hardi yakni tidak adanya perjanjian nikah antara Hardi dan Valent yang diregister di kantor Dispendukcapil Kabupaten Tuban. “Padahal, klien saya sudah memberikan surat keterangan dari Dispendukcapil Kabupaten Tuban tentang pencatatan perkawinan yang merupakan satu kesatuan dengan pencatatan perjanjian nikah ke JPU dan majelis hakim,” terang pengacara ini.
Menurutnya, dalam surat jawaban yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 16 September 2013 lalu, tertulis bahwa berdasarkan dokumen pada Dispendukcapil Kabupaten Tuban tanggal 23 Juli 1994 telah dicatatkan perkawinan antara Hardi dan Valent. Selain itu, sesuai dalam berkas akta perkawinan No 15/130/A/1994 tanggal 20 Juli 1994, pencatatan itu sudah disertai dengan lampiran perjanjian nikah No 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko, selaku notaris di Malang.
“Dispendukcapil sudah membuat surat keterangan tiga kali,” tegas Sutrisno. Yang pertama dibuat oleh mantan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Tuban, Liliek Saidah SE, MM dan berikutnya dua kali dibuat oleh kepala Dispenduk yang baru, Joni Martoyo, SH, M.Hum. “Yang pertama, Joni Martoyo membuat surat bahwa perjanjian nikah itu tidak diregister hingga membuat klien saya digugat perdata di PN Tuban. Sekarang, dia buat lagi surat yang menerangkan hal sebaliknya. Tapi kenapa majelis hakim tidak melihat hal ini. Saya juga melihat bahwa dalam berkas perkawinan klien saya, disobek di Dispendukcapil Tuban. Ini mafia hukum sudah mengatur persidangan,” tudingnya geram.
Terkait dengan putusan yang mencengangkan itu, Sutrisno berharap JPU akan melakukan kasasi dan melampirkan surat keterangan Dispendukcapil Kabupaten Tuban ini. Sementara itu, Sudiman Sidabukke, SH, kuasa hukum Hardi mengaku senang dengan putusan tersebut. “Jelas dakwaan JPU tidak terbukti. Dan kami berharap JPU tidak kasasi agar tidak muncul permasalahan baru,” terangnya singkat sambil berangkulan dengan Hardi.  Dalam sidang putusan kemarin, aparat Polres Malang Kota bersiaga penuh di halaman dan ruang sidang PN Kota Malang. (mar/nug)