PN Kota Malang Dilaporkan ke MA

Sidang Hardi
MALANG- Buntut dari putusan bebas dr. Hardi Soetanto yang dilakukan majelis hakim diketuai Hari Widodo SH, membuat Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada (HMH), Dr FM Valentina SH, M Hum melapor ke Mahkamah Agung (MA). Melalui Sutrisno SH, kuasa hukumnya, surat ketidakpuasan terkait proses peradilan di PN Kota Malang yang ‘terseok-seok’ dikirimkan ke Ketua Muda Bidang Pengawasan MA dan Komisi Yudisial. “Bayangkan saja, untuk proses pidana kasus sertifikat yang dilaporkan klien saya dicuri oleh terdakwa Hardi, mencapai 10 bulan. Padahal seharusnya, dua atau tiga bulan sudah selesai,” tuturnya.
Dia tidak menampik bila mafia hukum sudah bermain sejak awal kasus ini dilaporkan ke Satreskrim Polres Malang Kota. “Penilaian saya sekarang dari hasil putusan itu, lima dari enam unsur  sebenarnya sudah bisa menjerat Hardi,” ujar dia. Namun nyatanya, lanjut Sutrisno, hakim malah membebaskan Hardi hanya gara-gara surat dari Kepala Dispendukcapil Kabupaten Tuban yang dibuat oleh Joni Martoyo, SH, M.Hum menyatakan perjanjian nikah antara Hardi dan Valent tidak diregister di kantor Dispendukcapil Kabupaten Tuban.  “Saya pikir, ini malah tidak ada hubungannya sama sekali antara putusan dengan alasan perjanjian nikah yang tidak teregister,” tegasnya.
Pria yang murah senyum ini menjelaskan, kliennya sudah berusaha meminta surat keterangan dari Dispendukcapil Kabupaten Tuban tentang pencatatan perkawinan yang merupakan satu kesatuan dengan pencatatan perjanjian nikah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 16 September 2013 lalu. “Surat itu sudah dibuatkan oleh Joni Martoyo dan diberikan kepada JPU lalu ditunjukkan kepada hakim. Tapi hakim sama sekali tidak mempertimbangkan surat jawaban dari Dispendukcapil Kabupaten Tuban,” urai dia.
Kemarin, selain mengirimkan surat ke MA dan Komisi Yudisial, Sutrisno mengaku juga mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk meminta agar korps berbaju coklat ini mengajukan kasasi atas putusan bebas Hardi, meskipun JPU sudah menyatakan akan mengajukan kasasi. “Saya sudah mengirimkan surat dan meminta JPU melakukan kasasi. Di memori kasasi ini, kami juga berharap bila surat jawaban dari Dispendukcapil Kabupaten Tuban ikut dilampirkan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kekhawatiran Sutrisno tentang masih adanya mafia hukum yang mengatur persidangan, terbukti. Dalam sidang tuntutan yang dibacakan JPU, Ari Kuswandi SH dua minggu lalu, Hardi dituntut hukuman satu tahun dan perintah untuk dipenjara. Namun dalam sidang putusan, mantan suami Valent, panggilan bos PT. HMH ini, dinyatakan bebas dari dakwaan.  (mar)