Komisi III DPR RI Siap Usut Gratifikasi Pejabat BRI

BUKTI: Perwakilan warga perumahan Graha Dewata menyerahkan bukti data gratifikasi yang diduga diterima pejabat BRI.

MALANG - Dua anggota Komisi III DPR RI, Sayed Muhammad Muliady SH dan Sri Rahayu siap untuk mengusut gratifikasi tanah yang diduga diterima 19 pejabat BRI Kawi kurun waktu 2004 hingga 2010. Hal ini dikatakan keduanya, ketika bertemu dengan perwakilan warga perumahan Graha Dewata dan dua kuasa hukum warga, Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum dan Sebastianus Subur, SH, kemarin. Dalam pertemuan itu, Sayed dan Yayuk, panggilan akrab mantan Ketua DPRD Kota Malang itu, berjanji akan secepatnya mengagendakan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III.
“Semua permasalahan sudah kami ketahui dan memang sejak awal, kami melihat ada unsur akal-akalan dalam bisnis perumahan Graha Dewata tersebut,” papar Sayed. Pria yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI asal dapil Malang Raya ini juga mendukung rencana warga yang akan melaporkan dugaan gratifikasi ini ke Mabes Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun semua informasi tentang dugaan gratifikasi ini harus valid. Sehingga, apa yang kami lakukan nanti dalam RDPU akan ditemukan jalan keluar yang baik,” pintanya. Sebab menurutnya, BRI merupakan sebuah korporasi besar yang pasti akan menjaga nama baiknya.
“Kami melihat memang proses jual beli rumah di Graha Dewata sudah amburadul. Sebab itu, saat sekarang BRI mengajukan kepailitan dan menunjuk kurator, harus benar-benar diawasi. Jangan sampai ada permainan antara kurator dengan BRI. Yang pasti, kami akan bahas pula masalah kepailitan ini,” ungkap pria ini. Kesempatan bertemu dengan anggota DPR RI ini, digunakan perwakilan warga untuk menyampaikan uneg-unegnya. Seperti Edi Suhartono, salah satu warga yang mengatakan bila sertifikat miliknya saat ini sudah berpindah tangan menjadi jaminan di Bank Jatim.
Sementara Gunadi Handoko menyampaikan bila pihaknya saat ini masih berupaya untuk menyampaikan peninjauan kembali (PK) atas putusan pailit Pengadilan Niaga Surabaya itu. “Kami sudah mengajukan PK dan kami sampaikan juga ada temuan bukti-bukti baru termasuk salah satunya adalah tentang adanya gratifikasi ini. Temuan data itu kan juga harus diuji,” terangnya. Masih menurut dia, saat ini warga hanya menuntut satu hal. “Warga tidak mau diberi uang penggantian dan sebagainya oleh developer baru atau BRI. Mereka hanya mau sertifikat atas rumah yang sudah dibeli baik secara kontan ataupun kredit,” tegasnya mengakhiri. (mar)