Kasus Akil, Tak Perlu Ada Perpu

MALANG - Duo begawan hukum di Indonesia, sepakat tidak menghakimi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, atas prahara selaku tersangka suap.
Hal tersebut dibeberkan Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL serta mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr H Ahmad Sodiki SH di seminar konstitusi nasional, kemarin.
Dalam seminar di lantai 6 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu, keduanya memiliki sikap sama terkait Akil Mochtar. Bahwa ada asas praduga tak bersalah yang harus di kedepankan. Serta asas terpenting yakni asas mendengar kedua belah pihak atau audi et alterampartem.
Bagir Manan sendiri, juga merupakan anggota Majelis Kehormatan MK terkait kasus Akil Mochtar. Majelis Kehormatan MK beranggotakan Hakim Konstitusi Harjono, pimpinan Komisi Yudisial Abbas Said, mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD, serta guru besar UI Hikmahanto Juwana.
Bagir meminta agar kasus yang menimpa Akil Mochtar dipandang sebagai ulah oknum. Sehingga bukan sebagai tindakan dari lembaga secara utuh yakni Mahkamah Konstitusi.
‘’Yang rusak oknumnya bukan lembaganya. Harus didengar dulu omongan kedua belah pihak, dari KPK serta Akil Mochtar selama ini belum memberi penjelasan,’’ terang Bagir Manan kepada wartawan usai seminar.
Hal senada ditegaskan oleh Ahmad Sodiki, guru besar asal Universitas Brawijaya yang dulu dipercaya sebagai sekretaris Majelis Kehormatan MK. Kata dia, dalam hukum selain asas praduga tak bersalah, juga dikenal keterangan kedua belah pihak.
“Sikap saya dan Pak Bagir Manan sama persis. Ingat asas terpenting yakni asas mendengar kedua belah pihak atau audi et alterampartem,’’ tegasnya kepada Malang Post.
Selama ini yang muncul di media, adalah keterangan dari KPK. Sedangkan, keterangan dan penjelasan dari Akil Mochtar belum terdengar. Sehingga hendaknya, perlu didengar keterangan Akil, sebelum menjustifikasi kasus tersebut.
‘’Ada juga omongan, Akil sedang ada di rumah dinas tanpa membawa uang itu. Jadi harus mendengar keterangan Akil dulu, sebelum menilainya,’’ imbuhnya.
Mengenai Akil yang sempat dikabarkan memukul wartawan, Sodiki juga menyitir ayat. Yakni ayat delapan dari Surat Al Maidah terkait kebencian.
‘’Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa,’’ urainya.
Menurut dia, ayat itu juga dia tegaskan kepada peserta seminar Konstitusi Nasional. Bahwa, jika itu benar dilakukan Akil, maka yang rusak adalah oknum. Jangan sampai lembaga dibawa-bawa dalam persoalan tersebut. ‘’Persoalan ini cukup ditangani oleh Majelis Kehormatan, tidak perlu memunculkan perpu,’’ imbuhnya.
Sebab, wacana yang muncul atas kasus Akil itu, adalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Presiden. Hal tersebut dinilai Sodiki kurang tepat.
‘’Perpu itu tak tepat, karena ini menyangkut satu oknum, bukan menyangkut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga, baru kalau menyangkut MK maka perlu diterbitkan Perpu,’’ jelasnya.
Apalagi, dalam kasus dugaan suap Gunung Mas, hanya Akil seorang yang tahun. Padahal, dalam kasus yang belum diputuskan itu ada hakim panel lainnya. Tiga hakim panel lainnya itu, nyata-nyata tak mengetahui perihal suap.
‘’Hakim panel lainnya tak tahu soal suap, sehingga ini ulah oknum bukan kelembagaan,’’ tandasnya. (ary/avi)