Sutoyo Sakit, Hakim Tunda Vonis Dosen Tiga UM

MALANG POST – Nasib tiga dosen Universitas Negeri Malang (UM), kembali digantung Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Harapan segera mengetahui vonis atas kasus dugaan korupsi yang disangkakan untuk mereka, kembali ditunda 14 hari lagi.
Sesuai agenda sidang di PN Tipikor Jl. Juanda Surabaya, Senin (7/10) kemarin, seharusnya sidang lanjutan materinya pembacaan putusan atas tuntutan hukum masing-masing 1,5 tahun dan 2 tahun untuk ketiga dosen UM. Tetapi, karena secara teknis keputusan itu tidak mungkin dibacakan, akhirnya Majelis Hakim Antonius Simbolon SH MH menunda putusan 21 Oktober 2013 mendatang. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB baru dimulai persis pukul 15.00 WIB atau molor empat jam. ‘’Sidang kasus korupsi dengan tersangka dosen UM masing-masing Andoyo, Fuad dan Sutoyo, kita mulai dan terbuka untuk umum,’’ ucap Simbolon, yang didampingi hakim Titik Tedjaningsih SH MH dan Gatot Nurjanto SH MH dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rustiningsih dari Malang.
Tetapi, begitu sidang dimulai Sutoyo, selaku panitia lelang pengadaan alat FMIPA UM tidak ada di kursi terdakwa. Bahkan kuasa hukumnya Sudiman Sidabuke SH juga tidak terlihat di depan kursi Penasehat Hukum (PH) yang berada di sisi kanan ruangan sidang. ‘’Kemana Sutoyo?’’ tanya Simbolon.
‘’Sakit pak. Ini ada surat keterangannya dari dokter,’’ ujar asisten Sudiman Sidabuke sembari menyerahkan bukti surat keterangan dokter dimaksudkan. Setelah menerima surat dokter terdakwa Sutoyo, Simbolon pun berkoordinasi dengan hakim Titik yang ada di samping kanannya.
‘’Karena satu terdakwa sakit dan tidak bisa hadir, maka pembacaan putusan tidak mungkin kita lakukan hari ini. Putusan kita tunda Senin,  21 Oktober. Dan sidang secara resmi saya tutup,’’ pungkas Simbolon, yang akhirnya hanya membuka sidang tidak lebih dari 3 menit.
Seperti diberitakan, dua dosen UM Abdullah Fuad dan Sutoyo mengeluh karena dirinya dituntut masing-masing 2 tahun atas kasus dugaan korupsi di FMIPA UM tahun 2009 lalu. Keluhan itu dilontarkan karena Andoyo, selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) hanya dituntut 1,5 tahun saja. (has/udi)