ADD Untuk Bayar PBB, Warga Polisikan Kades

BUKTI LAPORAN : M Suharto, menunjukkan bukti berkas pengaduan yang diajukan ke Polres Malang.

Kades Bantah Penyimpangan
PONCOKUSUMO – Penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo dipermasalahkan warganya. Anggaran ADD tahap kedua sebesar Rp 58,7 juta lebih diduga terjadi penyalahgunaan. Untuk mengusut dugaan itu, warga melaporkan kepala Desa Wringinanom ke Polres Malang.
“Pengaduan soal dugaan penyalahgunaan ADD ini, sebetulnya sudah kami ajukan pada 22 September lalu. Dan kedatangan saya saat ini (kemarin siang, red) untuk menanyakan perkembangan penyelidikannya seperti apa. Yang pasti, ketika mengajukan pengaduan bukti-bukti sudah kami lengkapi,” ungkap M Suharto, salah satu warga yang ikut mengadukan ke Polres Malang.
Menurut Suharto yang pernah menjabat sebagai perangkat desa dan pelaksana teknis penggunaan keuangan desa (PTPKD) itu menjelaskan, Desa Wringinanom mendapatkan ADD 2013 sebesar Rp 146.940.000. Pencairannya dilakukan bertahap sebanyak tiga kali. Pencairan tahap pertama 30 persen pada bulan Mei sebesar Rp 44 juta lebih.
“Untuk pencairan tahap pertama sudah teralisasi dan pengerjaannya terlaksana,” ujar Suharto.
Baru pencairan tahap kedua pada 29 Juli, sebesar Rp 58,7 juta lebih ini yang diduga terjadi penyimpangan. Sebab begitu ADD diambil di Bank Jatim oleh PTPKD, dan diserahkan ke bendahara desa Imam Bisri, dana tersebut tidak langsung diserahkan tim panitia pelaksana pembangunan. Tetapi dana ADD diduga untuk menutupi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Padahal seharusnya begitu cair, dana ADD itu langsung diserahkan ke panitia dan tidak boleh sampai menginap. Ini yang terjadi justru menginap sampai dua bulan lebih. Dan ketika ada forum rapat antara BPD dan kepala desa pada 19 September, saat kami peringatkan apa ADD tahap sudah turun, dijawab oleh Kepala Desa masih belum. Padahal sudah memiliki bukti kwitansi penyerahan ADD itu dari PTPKD ke bendahara,” jelasnya.
Dari temuan dugaan penyimpangan ADD, pada 23 September pihak inspektorat dan Pemdes turun ke Desa Wringinanom untuk mengecek dan memberikan peringatan. Tetapi sampai dua bulan lebih, juga tidak ada wujud pelaksanaannya.
Dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan tersebut, Kepala Desa Wringinanom, Katemu Nawir membantah apa yang dituduhkan kepadanya. Dia berdalih bahwa ADD tersebut sudah dibagikan ke panitia pelaksana. Nawir, juga tidak membenarkan bahwa ADD tersebut dibuat untuk menalangi pembayaran PBB.
“Sama sekali tidak ada penyimpangan. Ketika dana cair itu, memang belum dibagikan karena belum terbentuk panitia pelaksana. Tetapi sekarang setelah sudah ya langsung dibagikan ke pantia. Sekarang hanya tinggal teknis pelaksanaannya. Dan soal sudah diadukan ke polisi, saya sangat menyayangkan karena tidak ada penyimpangan sama sekali,” terangnya.(agp/aim)