Polisi Ajukan Penyitaan Sertifikat Tanah Akordion ke PN

MALANG - Penyidik Satreskrim Polres Malang Kota bergerak cepat untuk mendapatkan barang bukti sertifikat bernomor 1714 tanah Jalan Akordion Malang. Mereka mengirimkan surat permohonan penyitaan sertifikat tanah seluas 6.313 m2 persegi ini ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. “Sudah kami kirimkan surat permohonan penyitaan dan kami berharap dalam minggu ini sudah bisa kami terima,” kata Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Arief Kristanto SH, SIK.
Menurut dia, penyitaan memang diharuskan melalui izin pengadilan, sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHAP). “Sertifikat tanah itu juga merupakan surat negara. Artinya, untuk menyitanya pun harus melalui pengadilan,” terang dia. Diakuinya, penyidik membutuhkan penyitaan sertifikat tersebut guna melengkapi berkas penyidikan dan penahanan kasus penggelapan yang dilakukan notaris Luluk Wafiroh, SH, SpN.  
Seperti diberitakan sebelumnya, Luluk ditahan di Polres Malang Kota karena terbukti melakukan penggelapan sertifikat tanah Jalan Akordion, yang sekarang dimiliki lima ahli waris Tirah, yakni Condro, Poniti, Lasmini, Suradi dan Laseni, kesemuanya warga Jalan Akordion Malang.
Sayangnya, hingga kemarin, Arief belum mau menyebutkan nama tersangka lain yang dianggap ikut terlibat bersama Luluk. Namun, dia mengisyaratkan tersangka yang juga akan masuk ‘menemani’ Luluk di sel adalah orang yang belum pernah diperiksa sebagai saksi, sebelum Luluk ditahan. “Orangnya masih akan kami mintai keterangan sebagai saksi. Selama ini, calon tersangka itu belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik kami dalam perkara penggelapan yang dilaporkan ahli waris,” beber mantan Kasatreskrim Polres Tuban tersebut.
Dia mengaku, dalam waktu dekat, orang misterius itu akan ditahan karena bukti-bukti yang diperoleh polisi sudah cukup. Di sisi lain, hingga kemarin, Dwi Endro Tito, SH, kuasa hukum Luluk terus berusaha melakukan mediasi dengan pihak ahli waris. “Ya, dia tetap berusaha mencari perdamaian, terutama dengan ahli waris. Tapi intinya, apapun hasilnya, ahli waris tetap meminta sertifikat itu kembali ke tangan mereka,” tutur Dicky Sulaeman, perwakilan ahli waris. (mar)