Hakim Konfrontir Empat Saksi

MALANG -  Sidang pemalsuan data autentik dengan terdakwa dr. Hardi Soetanto di PN Kota Malang kemarin, kembali digelar. Dalam sidang pelanggaran Pasal 266 KUHP ini, majelis hakim yang diketuai Eko Wiyono, SH, MH mendatangkan empat saksi untuk mengkonfrontir keterangan-keterangan yang diberikan saat persidangan sebelumnya. Keempat saksi ini, yakni Direktur Utama PT. Hardlent Medika Husada (HMH), DR. FM Valentina, SH, M.Hum, Direktur Umum PT. HMH, Toni Suhariyanto, Lisa Megawati dan notaris Eko Handoko, SH.
Satu persatu dan bergiliran, para saksi diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.  Dalam agenda konfrontir itu,  Valent mengaku bila Hardi dan Lisa tidak pernah memberikan bukti setor. “Yang ada hanyalah bukti pengiriman transfer dari kantor-kantor cabang PT. HMH. Apakah itu yang dijadikan bukti setor? Uang itu merupakan kiriman dari Jamsostek yang sudah lama menjadi rekanan PT.HMH dan masuk dalam pembukuan perusahaan,” ungkapnya.  Namun ini dibantah oleh Lisa bila dia sudah mengirimkan sejumlah uang untuk bukti setor dirinya dan Hardi.
Untuk menegaskan bukti kepemilikannya itu, dia juga mengatakan bila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. HMH tahun 2009 dihadiri Toni dan Hardi.   “Saya sebagai Komisaris PT. HMH sudah memberikan surat kuasa kepada Toni untuk menghadiri RUPS tahun 2009 itu,” ujar Lisa. Masih dikonfrontir hakim, Toni tetap mengaku tidak tahu ada RUPS tersebut. Namun, dia tidak menampik bila menandatangani beberapa berkas PT. HMH di depan Indah, karyawan notaris Eko Handoko.  
“Saya dihubungi Dani, sekretaris PT. HMH untuk datang ke notaris Eko Handoko karena disuruh pak Hardi. Sebagai anak buah, saya datang dan menandatangani beberapa berkas di hadapan Indah. Tidak tahunya, tandatangan itu malah dijadikan sebagai bukti surat kuasa oleh bu Lisa bahwa saya datang dalam RUPS itu,” ucapnya kepada Malang Post.  Dia dan Valent mengaku mengetahui ada RUPS tersebut, saat Valent melaporkan mantan suaminya karena memasukkan keterangan palsu pada RUPSLB PT. HMH yang digelar Hardi, 17 Maret 2012 di Hotel Regent Park. “Tidak ada RUPS tahun 2009,” tegas keduanya sebelum pergi.
Dalam sidang kemarin pula, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Juni Ratnasari SH gagal menghadirkan saksi ahli yakni Laila Yuna SH dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan alasan, saksi tersebut sudah tidak menjabat sebagai salah satu kepala seksi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, Sudiman Sidabukke, SH, kuasa hukum dr Hardi mengungkapkan bila konfrontir itu sifatnya masih normative. Namun dalam sidang berikutnya, dia akan mendatangkan saksi ade charge atau saksi yang akan menguntungkan kliennya. “Belum saya sebut sekarang. Ya seperti di Jakartalah. Masih kita rahasiakan ‘Bunda Putri’nya,” tegas dia. (mar)