dr Hardi Bekukan PT. HMH, Valentina Lawan ke MA

MALANG - Pihak dr. Hardi Soetanto mulai melancarkan manuver tajam terhadap keberadaan PT. Hardlent Medika Husada (HMH). Ismail Modal, Direktur PT. HMH (versi Hardi), mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan PT. HMH untuk tidak melakukan transaksi karena seluruh aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ini, dia bekukan.  Dia mengatakan, surat yang dibuatnya bernomor 01/Dir/PT.HMH/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 berisi pembekuan aktivitas PT. HMH di seluruh wilayah hukum RI.
“Jadi rekanan yang bekerjasama dengan PT. HMH diminta tidak melakukan MoU dalam bentuk apapun juga dengan perusahaan ini. Apabila masih ada perusahaan yang memakai nama PT. HMH dibawah kepemimpinan orang lain, maka harus memikul risiko hukum yang akan timbul di kemudian hari,” tuturnya usai sidang lanjutan pemalsuan data autentik di PN Kota Malang kemarin. Menurutnya, pembekuan aktivitas itu dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan hingga menunggu audit internal terhadap harta PT. HMH.
“Saya mengambil sikap ini setelah muncul putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengabulkan banding kami terhadap putusan PN Kota Malang gugatan nomor 71//Pdt.G/2012/PN Malang yang mengatakan bahwa Lisa Megawati dan Hardi Soetanto bukan komisaris PT. HMH. Artinya RUPS yang dilakukan sudah sah secara hukum,” paparnya.
Sedangkan Lardi SH, kuasa hukum Hardi dalam sidang gugatan perdata pembatalan perjanjian nikah di PN Tuban mengatakan, kliennya juga sudah menerima salinan ketetapan sita marital berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak serta pemblokiran rekening bersama yang dibuat oleh majelis hakim PN Tuban diketuai H. Minanoer Rachman SH, MH.
Dikonfirmasi kedua hal tersebut, Sutrisno SH, kuasa hukum Direktur Utama PT. HMH, DR. FM. Valentina mengaku mempertanyakan sikap pihak Hardi yang justru akan membekukan PT. HMH. Menurutnya, sikap itu justru bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. “Kasihan masyarakat karena pelayanan kesehatannya terganggu. Pembekuan itu malah aneh menurut saya. Kita sendiri belum menerima salinan putusan dari PT Surabaya. Kalau sudah terima, pasti kami ajukan banding. Namun sekarang sudah kita laporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial,” ujarnya.
Terkait penetapan sita marital di PN Tuban dalam perkara pembatalan perjanjian nikah, Sutrisno menegaskan pihaknya sudah mengajukan banding ke MA. “Jelas kita keberatan dengan penetapan itu karena dalam sidang sudah ditunjukkan bila data pencatatan perkawinan Hardi dan klien saya di Dispendukcapil ada yang merobek,” ungkap dia.
Menurutnya, saksi dari Dispendukcapil Tuban sudah menguatkan keterangan bahwa pencatatan perkawinan keduanya masih merupakan satu kesatuan dengan pencatatan perjanjian nikah. (mar)