Warga PGD Fokus Pengajuan PK ke MA

MALANG- Untuk ketiga kalinya, warga Perumahan Graha Dewata (PGD) bertemu dengan dua anggota DPR RI, kemarin. Yakni anggota Komisi III, Sayed Muhammad Muliady dan anggota Komisi IX, Sri Rahayu. Mereka melakukan pertemuan di rumah Yayuk, panggilan Sri Rahayu yang juga memiliki rumah di PGD tersebut untuk membahas rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pailit PT. Dewata Abdi Nusa (DAN), developer PGD oleh Pengadilan Niaga Surabaya.
Kepada warga, Sayed, panggilannya meminta agar proses pengajuan PK kepada Mahkamah Agung (MA) harus benar-benar dikawal sebelum ketentuan pengajuan PK selama 180 hari habis. “Artinya harus dihitung secara cermat kapan berakhirnya masa pengajuan PK itu. Sebab, PK ini merupakan upaya hukum terakhir yang bisa menyelamatkan warga,” tuturnya. Khusus untuk di Komisi III, Sayed mengaku akan memfasilitasi laporan dugaan gratifikasi 7.000 meter tanah dari PT. DAN  kepada beberapa pejabat BRI.
“Khusus dugaan gratifikasi ini, bisa ditembuskan ke Komisi III. Termasuk warga yang mulai mencurigai hakim Pengadilan Niaga Surabaya bermain mata terkait putusan pailit, bisa melaporkan ke Komisi Yudisial dan melanjutkan laporannya ke kami,” tegasnya. Kuasa hukum beberapa warga PGD, Gunadi Handoko SH, MM, M.Hum, menegaskan bila pihaknya saat ini mulai fokus pada pengajuan PK. “Namun demikian, kami juga mengupayakan untuk mencari penyelesaian di luar jalur pengadilan,” paparnya.
Salah satunya, dia berharap pejabat BRI pusat akan ikut datang bertemu dengan warga PGD di kantor BRI Malang Kawi, Kamis (7/11) nanti. “Kami mendapat tembusan bila yang datang nanti adalah lima pengacaranya saja. Saya pikir kehadiran mereka malah tidak menyelesaikan masalah,” ungkap Gunadi, panggilannya. Direktur Network Patent Office (NPO) ini berharap BRI konsekuen dengan kesepakatan awal bahwa akan menghadirkan pejabat BRI pusat untuk menyelesaikan penyanderaan sertifikat milik warga PGD.
“Saya yakin, para pengacara yang datang mewakili para pejabat BRI pusat juga tidak akan bisa mengambil keputusan,” tegasnya. Meskipun dalam pertemuan itu nanti, agendanya adalah BRI akan menjelaskan keberadaan posisi sertifikat milik warga yang sudah dijaminkan ke pihak lain dan memberikan solusi untuk mengambilnya. Sementara itu, Abdul Azis, perwakilan warga mengaku siap datang ke Komisi III DPR RI bila diundang untuk menjelaskan kasus PGD.  “Kami sebagai warga juga sudah melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK, kepolisian dan pihak lain dengan bukti pembayaran pajak tanah tersebut,” ujarnya. (mar)