Mantan Rektor Tersangka, Rektor dapat Reward

MALANG - Kejaksaan Negeri Kota Malang menetapkan nama tersangka pada kasus dugaan korupsi berbeda di dua perguruan tinggi di kota ini, kemarin.
Antara lain tersangka NH Sekdes Desa Tlekung dan M perangkat Desa Tlekung, untuk dugaan korupsi pengadaan tanah UIN Maliki 2008. Serta tersangka AS, mantan Rektor Unikama untuk kasus dugaan korupsi dana hibah Dikti 2008.
Para tersangka tersebut akan mendapatkan surat panggilan untuk pemeriksaan, hari ini. Minggu depan, mereka dijadwalkan hadir memenuhi panggilan penyidik kejaksaan. Penetapan tersangka dalam dua kasus di perguruan tinggi tersebut, menjadi langkah awal Kajari baru, Munasim SH MH.
‘’Saya dilantik 18 September lalu, dan melihat di Pidsus ada empat tunggakan kasus, tiga terkait dewan tahun 2007 yang sudah dik (penyelidikan, Red.) dan satu terkait pengadaan tanah UIN Maliki 2008,’’ ujar Munasim, di ruangkerjanya, kemarin.
Dari tunggakan tersebut, pihaknya telah melanjutkan ke tingkat penyelidikan (lid) hingga penyidikan (dik) untuk kasus pengadaan tanah UIN Maliki.
Kejaksaan, kata dia, telah memeriksa sekitar 51 saksi serta menyita dokumen. Akhirnya tim yang dipimpin Kasi Pidsud Tri Widodo menyimpulkan sudah bisa menetapkan tersangka.
‘’Dari alat bukti yang ada, sesuai ketentuan KUHAP, terkumpul alat bukti yang terang pada unsur pidana,’’ imbuh dia.
Peran tersangka dalam kasus itu, NH dan M adalah orang berhubungan dengan pihak panitia pengadaan UIN.  Modusnya, para perangkat desa itu mengaku mendapat kuasa dari pemilik lahan, padahal tidak ada.
Mereka berdua dikenai pasa berlapis mulai dari pasal 2, 3, 8 dan 9 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
‘’Ini strategi kami, menetapkan dari bottom up. Dari bawah ke atas. Akan kami kembangkan, apakah masih ada tersangka lain di UIN yang mempunyai dana atau pengguna,’’ terang dia.
Kasus ini terkait pengadaan tanah dari dana APBN untuk areal kampus UIN di Junrejo Kota Batu dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
Nilai pembebasan lahan warga dua kecamatan itu mencapai Rp 12 miliar. Sedangkan taksiran kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan itu mencapai Rp 4 miliar. ‘’Kita periksa 51 saksi. 46 diantaranya adalah warga pemilik lahan. Lima dari UIN dan pihak luar UIN,’’ terangnya.
Dua tersangka itu dituduh melanggar tiga hal. Pertama mark up harga tanah, kedua menggelapkan alias mengemplang uang. Mereka bertindak seorang sebagai mediator dan kuasa dari warga. Namun kenyataannya tak bisa menunjukkan surat kuasa.
‘’Harga satuan sawah ada yang Rp 55 ribu dan Rp 60 ribu permeter. Tapi sampai ke pemilik, tidak sebesar itu. Artinya menggelapkan. Bahkan ada juga yang uangnya tidak pernah sampai ke tiga orang pemilih lahan,” terang dia.
Dana penjualan tanah yang disunat, menimpa lebih dari 10 orang warga. Sedangkan duit penjualan tanah, yang tidak sampai ke pemilik, mencapai tiga orang.
Kajari menegaskan, dirinya juga meminta agar Mantan Rektor UIN yakni IS untuk didatangkan. ‘’Kami menunggu audit BPKP. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Kasus ini mirip perkara yang ditangani KPK, yakni korupsi PLTU Tarakan. Mereka juga pakai kwitansi palsu,’’ urai mantan Asdatun Kejati Babel tersebut.
Jika terkait tim pengadaan tanah, bisa ada unsur gratifikasi seperti diskon dan hadiah. Namun jika ada dalam bentuk janji, kata dia, tentu bisa dipastikan adalah suap.
‘’Ini data dari masyarakat dan kita tindaklanjuti dengan penyelidikan. Termasuk data dari teman-teman mahasiswa. Kita memang mulai dari bawah. Penyelidikan juga dilakukan door to door,’’ terangnya.
Sedangkan untuk kasus dugaan penyelewengan dana hibah Dikti di Unikama, Kejari menetapkan tersangkan tunggal. Yakni mantan Rektor Unikama berinisial AS, yang menerima transferan dana Dikti ke rekeningnya. Seperti NH dan M, AS juga akan mendapatkan surat panggilan, hari ini.
‘’Dugaan kerugian negara Rp 2 miliar dari hibah Dikti Rp 3 miliar. Ini tidak perlu audit, karena menghitungnya mudah,’’ tegas Kepala Kejaksaan Negeri menanggapi kasus Unikama.
Dia menerangkan, tim penyidik telah memeriksa 10 saksi dan menyita dokumen. Hasilnya, juga sudah diekspose sehingga menyimpulkan bahwa alat bukti sudah cukup sudah terang tindak pidana.
AS mantan rektor 2008 itu, dikenai tuduhan melanggar pasal 2, 3 dan 9 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001. ‘’Kami perlu sampaikan terimakasih kepada Rektor dan staf Unikama. Jika ada tropi, pasti mereka kami beri tropi. Sesuai UU, peran serta mereka wajib diberi reward,’’ urainya.
Apakah bisa berkembang ke tersangka lain? Munasim mengatakan cukup sulit. Sebab hingga saat ini, keterangan sembilan saksi lainnya menyudutkan AS. Untuk kasus Unikama ini, dirinya menunjuk Kasi Datun Syamsul Arief SH MH sebagai Ketua Tim. ‘’Kita juga sudah meningkatkan penyelidikan marka jalan dan paku jalan menjadi dik (penyidikan, Red.),’’ katanya.
Penyelidikan itu, dimulai 7 Oktober dan tim sudah meminta sumber bahan keterangan dari delapan orang. Tim juga mendapatkan dokumen meski hanya fotokopi, dari pengumpulan alat bukti dan dan keterangan.  Dana dalam dugaan korupsi marka dan paku jalan pada Dishub Kota Malang dibiayai APBD 2012 itu sebesar Rp 2 miliar.
‘’Belum ada kerugian uang negara, namun telah ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan UU yaitu sebagai dasar untuk menaikkan dugaan lid (penyelidikan, Red.) ke dik (penyidikan, Red.). Sudah ada dua alat bukti minimal. Ada unsur melawan hukum dan unsur kerugian negara,’’ urainya.
Setelah diperbaiki administrasi, rencananya pekan depan, yakni Jumat akan menurunkan sprindik. Disebut melanggar hukum karena kontraktor tidak mengerjakan proyek, dan malah dilempar kepada orang lain.
‘’Kalau (balai) uji kir, kita masih rampungkan penyelidikan dari sumber baket enam orang. Tapi kami belum temukan unsur kerugiannya,’’ jelasnya sambil menerangkan tim kasus ini diketuai Tri Widodo.
Dalam proyek itu dana banyak yang belum dibayar. Dari hasil perkembangan menurut sumber baket, proyek diselesaikan 80 persen yang dibayar baru 50 persen dari pagu Rp 6,7 miliar.
‘’Kami simpulkan minggu depan naik ke dik (penyidikan, Red.), mengingat belum temukan unsur kerugian negara. Namun unsur melawan hukum sudah. Untuk kasus ini diketahui oleh  Kasi Pidsus Jaumil Aupahsyah,’’ tandasnya. (ary/avi)