Jadi Tersangka, Sekdes Melawan

Terkait Kasus Tanah Kampus UIN
MALANG – Kasus pengadaan lahan untuk pengembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki), memakan korban. Dua perangkat Desa Tlekung Kota Batu, ditetapkan sebagai tersangka. Rabu (6/11) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, menetapkan Sekdes Tlekung, Nul Hadi dan Kaur Ekbang, Marwoto, dianggap bersalah dan merugikan negara.
Atas penetapan status itu, sontak membuat keduanya meradang. Baik Nul Hadi maupun Marwoto, langsung menyangkal. Mereka beralasan, hanya sekadar mencarikan lahan serta menyiapkan administrasi. Berupa surat riwayat tanah buku leter C di desa dan dokumen petok D nya saja. Semua sudah sesuai prosedur.
‘’Waktu pembelian sudah sesuai dengan prosedur dari panitia. Kami hanya bertugas mengurusi administrasinya,’’ kata Hadi saat ditemui di kantornya, Kamis (7/11) sore kemarin.
Nul Hadi mengakui, dia beberapa kali dipanggil Kejari sebagai saksi, terkait pengadaan tanah UIN, yang disinyalir disalahgunakan dan adanya penyelewengan. Padahal, sejauh ini masyarakat menganggap tidak ada masalah apa-apa.
Terakhir, dia dipanggil Jumat (25/10) lalu. Ditanyai tugas fungsi selaku sekdes. Termasuk siapa-siapa yang melakukan nego di masyarakat.
‘’Justru yang menawarkan langsung tanahnya adalah masyarakat. Besaran harganya bervariatif. Kami hanya menyampaikan kepada panitia dari UIN,’’ jelas bapak dua anak itu.
Dicontohkan, tanah seluas 3 hektar milik Minar Affandi, asal Surabaya yang beli dari warga setempat. Tapi lahan itu, masih atas nama pemilik lama. Saat pemeriksaan di Kejari, yang dipanggil justru pemilik lama. Bukan Minar Affandi, pemilik baru. ‘’Wajar kalau keterangannya tidak sama,’’ beber dia.
Termasuk soal harga, lanjut Hadi, juga bervariasi. Tepi jalan, senilai Rp 600 – 800 ribu/m3. Tanah yang jauh dari jalan, antara Rp 55 – 65 ribu/m3. ‘’Dari sekitar 100 hektar tanah yang dibeli UIN, yang bermasalah sekitar 11,7 hektar. Tanah (bermasalah) itu, milik 20 petani. Penentuan harga belinya, langsung dari panitia UIN,’’ papar Hadi yang sudah menjabat Sekdes selama 16 tahun itu.
Terpisah, Kades Tlekung, Bambang Sumarto justru mengaku tidak tahu menahu terkait perangkatnya ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya, jual beli tanah berlangsung 2008 lalu. Dia jadi Kades Tlekung, baru 2011.
‘’Saya tahunya dari anda. Apalagi sampai sekarang (kemarin, Red.) belum ada surat tembusan dari Kejari terkait penetapan dua tersangka yang merupakan perangkat desa,’’ ungkapnya.
Terkait kasus UIN sendiri, Kejaksaan memang masih menyentuh level bawah. Namun dalam waktu dekat, akan dipanggil pejabat rektorat maupun mantan pejabat rektorat. Munculnya tersangka dari level bawah karena memang laporan awal berasal dari sana.
‘’Laporan awal memang dari level bawah. Untuk itu, kita bisa menguak darisana. Ini juga dari laporan adik-adik mahasiswa. Kami langsung tindaklanjuti dengan door to door,’’ tegas Tri Widodo, Ketua Tim penyidikan kasus dugaan tipikor pengadaan tanah UIN Maliki Malang.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Malang menetapkan nama tersangka pada kasus dugaan korupsi berbeda di dua perguruan tinggi di kota ini, kemarin.
Antara lain tersangka NH Sekdes Desa Tlekung dan M perangkat Desa Tlekung untuk dugaan korupsi pengadaan tanah UIN Maliki 2008. Serta tersangka AS mantan Rektor Unikama untuk kasus dugaan korupsi dana hibah Dikti 2008.
Terpisah, Malang Corruption Watch (MCW), mengapresiasi kinerja Kejari dengan menetapkan para tersangka tersebut. Akan tetapi, Kejari juga diminta mengungkap skandal korupsi dua kasus itu serta kasus lainnya hingga level atas.
‘’Selama ini, Kejari dari beberapa tahun yang lalu, tak pernah serius untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku korupsi yang terjadi,’’ ujar Muhammad Taher Bugis, Unit Investigasi MCW.
Menurut MCW, hingga saat ini, Kejari hanya mampu menetapkan tersangka korupsi yang pada level bawah. Bukan pada high level, alias pejabat yang mempunyai otoritas.
‘’Sebagai contoh, beberapa dugaan kasus korupsi yang selama ini terjadi di Malang, adalah orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan politik,’’ jelasnya.
Akan lain halnya, kata dia, jika ada percepatan penetapan tersangka oleh Kejari jika menyangkut dugaan kasus korupsi paku jalan, Jembatan Kedungkandang, dan uji kir. (mik/ary/avi)