RUU Advokat Tak Perlu Ditakuti

MALANG -  Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang saat ini sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg), tidak sepenuhnya harus ditakuti oleh organisasi advokat yang sekarang ini cukup banyak. Sebab, dalam RUU Advokat  tersebut memuat pasal tentang pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) yang mengatur agar para advokat lebih bermartabat dan profesional. Bahkan, DAN ini juga diperlukan untuk menegakkan kode etik advokat.
“Pembentukannya bisa meniru seperti Dewan Pers. Bahwa siapa yang duduk di dalamnya, harus berisi tokoh-tokoh termasuk advokat. Paling tidak, mereka nanti harus menjalani fit and proper test untuk kelayakannya,” papar Ketua DPD Ikadin Jawa Timur, Wahab Adhinegoro, SH, MH, kemarin.
Dengan kata lain, RUU Advokat tersebut juga tidak perlu ditolak secara keras oleh organisasi-organisasi advokat. Dengan RUU Advokat ini, kisruh terkait legalitas dalam praktik beracara di pengadilan antar organisasi advokat pun bisa diakhiri. “Ini justru akan menyelesaikan kekisruhan antar advokat selama ini. Nantinya, organisasi advokat hanyalah memberikan pendidikan untuk calon advokat sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh DAN. Bisa jadi, kantor organisasi menjadi tempat pendaftaran bagi calon advokat yang akan menempuh ujian kelulusan advokat di DAN,” tegas dia.
Wahab, panggilannya justru mempertanyakan sikap organisasi advokat lain yang mempermasalahkan siapa yang berinisiatif melakukan RUU Advokat. “Ini tandanya yang menanyakan hal itu tidak paham tentang aturan RUU Advokat. Kalau Peradi keberatan dengan RUU Advokat itu, sama juga tidak konsisten dan berniat untuk memonopoli sebagai organisasi tunggal,” pungkasnya.
Ketua DPC Ikadin Malang Raya, M.S. Alhaidary SH, MH juga mengatakan hal yang sama. Dia bahkan mengungkapkan sistem multi bar yang dibahas dalam RUU Advokat tidak ada hubungan sama sekali dengan keprofesionalan seorang advokat. “Tidak akan ada seorang advokat pun yang akan merusak profesinya sendiri,” ujarnya.
Haidary, sapaannya justru tidak ada masalah dengan banyaknya organisasi advokat yang sudah ada selama ini. “Mari kita bersaing secara sehat. Ikadin saja terbagi menjadi dua. Tidak ada masalah. Saya malah setuju dengan RUU Advokat tersebut. Apa kalau Peradi menjadi organisasi tunggal lantas menjadikan advokat lebih profesional? Belum tentu,” ucap pengacara senior ini.  
Justru, menurutnya, kalau banyak advokat yang tidak menjalankan keprofesionalan tersebut, akan mati dengan dengan sendirinya. “Ini fakta,” tegasnya.
Dikatakan dia, DAN inilah yang akan menguji seseorang dan memberikan lisensi kelulusan menjadi seorang advokat sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. “Jangan memiliki ketakutan yang berlebihan bahwa RUU Advokat akan mengancam ketidakprofesionalan advokat. Ini cuma masalah organisasi dan keanggotaan saja. Jangan jadi paranoidlah,” pungkas Haidary. (mar)