Kajari Malang Diadukan ke Kejagung

PENUNDAAN: Sumardhan, kuasa hukum Amir Sutejo menunjukkan surat penundaan pemeriksaan ke Kajari Kota Malang.

MALANG - Dianggap tidak menjalankan proses hukum sesuai aturan terhadap kasus korupsi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), Kajari Kota Malang, Munasim SH, bakal diadukan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Apalagi, tanpa dasar hukum yang kuat, dia langsung menetapkan mantan rektor Unikama, Amir Sutejo sebagai tersangka yang dianggap bertanggungjawab terhadap dana hibah Rp 3 miliar dari Dikti.
Pihak Amir Sutejo pun berencana meminta Kejagung untuk menarik penyidikan kasus korupsi tersebut, agar tidak ditangani oleh Kejari Kota Malang. Sumardhan, SH, kuasa hukum Amir Sutejo menilai bila Kajari tidak obyektif dalam menangani perkara tersebut. “Seharusnya, Kejari Kota Malang memeriksa pihak-pihak terkait seperti Dikti, BRI ataupun PT. Andriani Putri Karend, kontraktor pemenang tender pembangunan gedung multikultural kampus tersebut untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak di kampus tersebut,” terangnya.
Dia mengatakan, selama ini, Kajari hanya meminta keterangan dari dari saksi-saksi fiktif yang sama sekali tidak mengetahui persis tentang pembangunan gedung tersebut.
Ditambah sekarang, kliennya menemukan berkas-berkas atau bukti baru tentang penyelesaian pembayaran pembangunan gedung multikultural. “Hari ini (kemarin), saya menyampaikan surat penundaan pemeriksaan karena klien kami sakit. Namun, kami juga melampirkan beberapa bukti baru yang akan membebaskan klien kami dari tuduhan penyalahgunaan dana hibah ini,” katanya.
Bukti-bukti yang disampaikannya, yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang dan Jasa, No 147/PHK/UK.ML/XII-2008 tanggal 6 Desember 2008  yang ditandatangani oleh Peter Sahertian, sebagai panitia yang menyatakan pekerjaan selesai 100 persen.
Bukti lain yaitu, berita acara penyerahan gedung tahap I yang ditandatangani oleh Drs. Parjito, Pejabat Pembuat Komitmen dan Karwati, Direktris PT. Andriani Putri Karend, bank garansi, bukti pembayaran kepada kontraktor, faktur pajak standar, surat setoran pajak, dokumen kontrak kerjasama dan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang hibah kepada Dikti. “Berkas-berkas ini juga kami tembuskan kepada Kejagung, Jampidsus ataupun Kejati,” tegasnya.
Andaikata dalam proyek tersebut dianggap bermasalah, menurutnya, Pejabat Pembuat Komitmen yang harusnya bertanggungjawab. Sementara itu, Munasim mengaku pihaknya bekerja sesuai dengan undang-undang. “Jika dipanggil oleh jaksa penyidik, harusnya datang dan penasehat hukum mendampingi tersangka. Ini sudah panggilan ketiga tidak datang. Yang pertama dan kedua alasan penasehat hukumnya ada acara di luar kota,” papar dia.
Pihaknya, sudah mengikuti sesuai permintaan penasehat hukum. “Kami profesional dan tidak akan mendzolimi siapapun. Saya tidak kenal dengan orang-orang Unikama. Kontraktornya tidak mengerjakan apa-apa. Hanya dapat persenan. Uang yang dibayarkan kemudian ditransfer lagi masuk ke rekening AS (Amir Sutejo) sebagai rektor. Terkait dengan memeriksa pemberi hibah dan bank, kami pasti memeriksanya. Tidak perlu diajari oleh penasehat hukum,” urainya panjang lebar. (ary/mar)