Korban Penggusuran Terancam Dipidanakan

Para pemilik bangunan Kotalama, yang baru saja dibongkar PT KAI, tampaknya memang harus segera memiliki kuasa hukum. Bukan supaya proses sengketa mereka bisa mulus ke pengadilan, namun mereka justru harus siap-siap dimejahijaukan.
Pasalnya, bangunan yang mereka tempati selama ini, berdiri di atas gorong-gorong peninggalan Belanda, yang berfungsi untuk mengentaskan genangan air di Kotalama. Karena dijadikan bangunan permanen, gorong-gorong itu akhirnya ditimbun tanah dan tak bisa difungsikan normal.
Dampaknya, hampir setiap kali hujan deras mengguyur Kota Malang, 4.216 warga Kelurahan Ciptomulyo terancam kebanjiran. Aliran yang tersumbat membuat air membanjiri kampung-kampung di sekitar Kotalama.
‘’Warga boleh mengajukan tuntutan atas dampak yang disebabkan pemilik bangunan. Karena gorong-gorong yang dibuat untuk menangkal banjir, justru mereka timbun dengan tanah,’’ ujar Lurah Ciptomulyo, Wahyudi Sudiono.
Sejatinya, pihak Dinas Pengairan yang memiliki kuasa atas tanah selebar 1 meter sepanjang Jalan Kolonel Sugiyono, memberi wewenang kepada Kelurahan Ciptomulyo untuk memanfaatkan saluran tersier irigasi tersebut dalam rangka penanganan banjir.
Namun, warga yang mendirikan bangunan di tanah tersebut salah mengira area itu adalah milik Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur.  ‘’Padahal, itu milik PT KAI. Kalau mau melawan secara hukum, ya sudah pasti kalah,’’ lanjutnya kepada Malang Post, siang kemarin.
Wahyudi sebetulnya sudah tak kurang-kurang memperingatkan 22 kepala keluarga yang menempati kawasan emplacement Stasiun Kotalama. Bahkan sudah jauh hari sebelum PT KAI mau membenahi kawasan tersebut. Pada 17 Mei 2013, pihak kelurahan sudah mengundang para warga untuk membahas soal relokasi.
Pertemuan kedua dilakukan pada 17 Juni. Setelah itu, PT KAI mulai mengeluarkan surat pengosongan halaman stasiun pada 22 Juli. Hingga dirilisnya pemberitaan pembongkaran pada 18 November dan diberi waktu sampai 27 November lalu, pemilik bangunan tetap tak bergeming. Padahal, Wahyudi sudah menawarkan relokasi ke tanah atas namanya di Jalan Petu Sujono dengan ganti rugi Rp 500 ribu per meter persegi.
Sekarang, para pemilik bangunan harus gigit jari. Selain dipastikan tak akan mendapat biaya ganti rugi dari PT KAI maupun Pemkot Malang, mereka juga terancam dipidanakan.
‘’Karena sampai batas waktu 27 November lalu mereka tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Sekarang sudah kami tutup tawaran itu. Kami tidak bisa bantu lagi. Selanjutnya biar diproses secara hukum,’’ seru Wahyudi lugas.
Pada kesempatan yang sama, siang kemarin, mantan Lurah Buring itu juga mengklarifikasi soal tudingan adanya sertifikat ganda terkait lahan yang diakui PT KAI tersebut.
Sebelumnya, anggota dewan menuding ada yang tidak beres dengan dua sertifikat yang dikeluarkan Kelurahan Ciptomulyo, Sukun dan Kelurahan Kotalama, Kedungkandang yang sama-sama bernomor surat 07.
Usut punya usut, nomor 07 yang tertera adalah nomor hak pakai sertifikat yang dilampirkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan kode lokasi kedua sertifikat tersebut berbeda.
Sertifikat Kelurahan Ciptomulyo bernomor 2.06.03.01.4.00007, sementara sertifikat dari Kotalama bernomor 12.06.02.01.4.00007. ‘’Denah di dalamnya jelas berbeda. Karena wilayah yang dibahas sudah berbeda,’’ timpal Wahyudi kepada Malang Post.
Sementara itu, Masyudhi, mewakili pemilik bangunan Kotalama yang digusur, mengaku pihaknya kini berupaya menjalin komunikasi dengan para pengacara.
‘’Kami belum menunjuk kuasa hukum. Tapi, sedang menjajaki siapa pengacara yang bisa membantu kami. Karena niatan kami melapor memang tidak main-main,’’ tuturnya.
Selagi mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen legalitas, kemarin para penentang kebijakan penertiban oleh PT KAI kembali memasang banner berisi protes.
‘’Sesuai rencana, hari ini (kemarin) kami tambah lagi 14 banner. Kami terus mengumpulkan bukti-bukti legal atas tanah tersebut,’’ imbuh Yudhi, sapaan akrabnya.
Menanggapi soal penertiban kawasan di area Stasiun Kotalama tersebut, pakar dari Penataan Lingkungan Pemukiman Perkotaan Berbasis Kawasan (PLPPBK) Kota Malang, Arif Adi Rendra menganggap langkah PT KAI tak salah. ‘’Karena kalau diteruskan begitu, efek negatifnya semakin besar. Karena air yang dibawa banjir sudah tercemar limbah pabrik dan usaha,’’ ucapnya.
Menurut Rendra, salah satu penyebab banjir yang selalu menghantui kawasan Ciptomulyo adalah tertutupnya drainase setempat. Akibatnya, ketika hujan air dari daerah lain seperti Sukoharjo mengalir ke Kotalama dan Ciptomulyo.
‘’Harus ada upaya normalisasi drainase. Jadi, memang sudah sepatutnya gorong-gorong di sana difungsikan optimal. Langkah penertiban sudah tepat,’’ paparnya kepada Malang Post.
Sementara itu, Humas PT KAI Daops 8, Sri Winarto secara terpisah menegaskan, pihaknya memiliki sertifikat atas tanah tempat bangunan di area Stasiun Kotalama yang kini ditertibkan.  
‘’Kami memiliki sertifikat. Karena itu untuk menertibkan bangunan, PT KAI sebagai BUMN bertindak berdasarkan dasar hukum yang jelas. Dasar hukumnya berupa bukti kepemilikan atas  tanah yang ditempati bangunan-bangunan itu,’’ jelas Sri Winarto saat menghubungi Malang Post melalui telepon, kemarin siang.
Merasa yakin atas sertifikat yang dimiliki, Sri Winarto memastikan pihaknya siap menunjukan sertifikat tersebut. Karena itu, ia berharap bisa diundang DPRD Kota Malang untuk  membahas tentang kepemilikan lahan di area stasiun Kotalama.
‘’Kalau diundang dewan, kami berharap BPN Kota Malang juga diundang untuk membuktikan tentang status tanah dan sertifikat. Karena BPN merupakan instansi yang menerbitkan sertifikat. Sehingga menjadi jelas,’’ paparnya.
Ia menambahkan PT KAI Daops 8 langsung memperbaiki gorong-gorong di atas bangunan yang ditertibkan. Sebab selama ini gorong-gorong diatas bangunan rumah milik warga yang ditertibkan itu tak berfungsi maksimal lantaran tersumbat dan mengalami pendangkalan.
‘’Hal itu mengakibatkan banjir di wilayah stasiun Kotalama dan banjir di rumah warga di beberapa RT sekitar stasoun Kotalama. Kami akan memperlebar dan mendalamkan gorong-gorong sehingga berfungsi maksimal dan mengatasi banjir,’’ pungkasnya. (van/tom/avi)